Kemensos dan SP2MI Sinergi Tangani Anak Tidak Sekolah

Kementerian Sosial bersama Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia menyepakati kemitraan strategis untuk memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah melalui penyetaraan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat pada Kamis, 13 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Ketua Umum SP2MI Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta. Langkah ini berfokus pada penyediaan akses layanan pendidikan bagi anak atau remaja dari keluarga kurang mampu yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal.

Kemensos akan menyediakan fasilitas gedung rintisan Sekolah Rakyat di Sentra Kemensos yang sudah tidak terpakai, sedangkan SP2MI memfasilitasi tenaga pengajar. Program kolaborasi ini diawali dalam skala kecil sebelum dikembangkan secara nasional.

Anggota SP2MI dari berbagai daerah memiliki latar belakang pengelolaan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Sinergi ini diarahkan agar anak putus sekolah dapat menjalani penyetaraan di PKBM sebelum melanjutkan ke Sekolah Rakyat.

"Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali," kata Gus Ipul.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Silaturahmi Nasional SP2MI 2026 yang digelar di TMII, Jakarta Timur, pada 25 Juni lalu.

"(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional," ujar Gus Ipul.

Melalui skema tersebut, remaja yang terkendala faktor ekonomi atau usia tetap dapat memproses pendidikan mereka melalui tahap penyetaraan terlebih dahulu.

"Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM," jelas Gus Ipul.

Proses penyetaraan di PKBM diharapkan mampu mempercepat penjangkauan anak-anak yang selama ini belum tersentuh jalur pendidikan resmi.

"Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja," kata Gus Ipul.

Pihak SP2MI menyambut positif kemitraan ini dan siap membekali para pengajar yang disiagakan di lokasi Sentra Kemensos.

"Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan," kata Amirudin.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, serta Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul.