Skema Insentif Baru Dorong Integrasi Industri Nikel dan Kendaraan Listrik

Rencana pemerintah menerapkan skema baru insentif kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat integrasi industri nikel nasional dengan ekosistem domestik. Langkah selektif ini diproyeksikan mampu memperkuat hilirisasi mineral di dalam negeri.

Pemerintah menjadwalkan penyaluran insentif electric vehicle (EV) ini mulai Juni 2026 dengan kuota awal 100.000 unit kendaraan. Skema tersebut mencakup Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC).

Sebaliknya, mobil listrik dengan baterai non-nikel hanya mendapatkan PPN DTP sebesar 40 persen. Pemerintah juga mengalokasikan subsidi pembelian sepeda motor listrik senilai Rp5 juta per unit untuk mendorong penyerapan pasar.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai kebijakan baru ini lebih ketat karena membedakan insentif berdasarkan teknologi baterai. Langkah tersebut sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menekan ketergantungan pada kendaraan impor utuh atau completely built up (CBU).

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan volume penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) terus meningkat. Pasar mencatat penjualan sebesar 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Meskipun pasar tumbuh, tipe kendaraan berbasis lithium iron phosphate (LFP) masih mendominasi penjualan. Pada 2024, varian LFP menguasai 83,3 persen pasar atau 46.814 unit, sedangkan tipe NMC hanya terserap 16,7 persen atau 9.390 unit.

Dominasi LFP menyusut menjadi 77,2 persen atau 88.344 unit pada 2025, sementara varian NMC melesat 177,6 persen hingga mencapai 26.069 unit. Pertumbuhan NMC yang tinggi ini melampaui pertumbuhan varian LFP yang berada di angka 88,7 persen.

Fahmi memandang tren positif tersebut merupakan momentum krusial bagi optimalisasi sumber daya mineral dalam negeri. Kebijakan subsidi yang berpihak pada nikel menjadi instrumen penting agar sektor hulu terhubung langsung dengan industri hilir.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Indonesia diuntungkan oleh kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia yang strategis untuk pengembangan teknologi baterai NMC. Menurut Fahmi, skema insentif ini harus diimbangi dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan transfer teknologi dari investor asing.

Guna memaksimalkan potensi tersebut, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID didorong mengambil peran strategis. Perusahaan negara ini diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan investor global yang menguasai teknologi pengembangan baterai berbasis NMC.