PKB Bentuk Satgas Prabowonomics Mengawal Program Ekonomi Presiden

Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Panji Bangsa, meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics Panji Bangsa di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengawal program ekonomi Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa PKB, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa pembentukan tim khusus ini bertujuan memastikan kebijakan strategis pemerintah terlaksana secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kami menyatakan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 Dewan Komando Pusat Panji Bangsa mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics Panji Bangsa," kata Rivqy Abdul Halim.

Rivqy menambahkan bahwa seluruh jajaran organisasi mendukung penuh kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan publik tersebut.

"Oleh sebab itu, sebagai Satuan Tugas Prabowonomics Panji Bangsa akan melaksanakan tugas sebagai berikut, mendukung secara utuh arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaat secara langsung. Memastikan pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto terlaksana," ujar Rivqy Abdul Halim.

Dalam struktur kepengurusan yang baru dibentuk, Ahmad Riyadi ditunjuk sebagai Ketua Satgas, didampingi Ragil Setyo Cahyono sebagai Sekretaris Satgas. Riyadi menjelaskan dua agenda utama satgas, yakni sosialisasi substansi kebijakan serta pengawasan implementasi program di lapangan.

"Yang pertama, menjelaskan dari hulu substansi program dan kebijakan strategis Prabowonomics dalam sektor ekonomi. Yang kedua adalah memastikan implementasi program populis yang selama ini dijalankan oleh Presiden Prabowo itu dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Ahmad Riyadi.

Menurut Riyadi, pemahaman publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah masih perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dirancang untuk menekan tingkat kebocoran fiskal pada sektor ekspor-impor.

"Presiden Prabowo juga menginisiatif terbentuknya PT DSI. PT DSI ini diharapkan mampu menjadi solusi atas kebocoran-kebocoran fiskal yang selama ini terjadi dari proses ekspor-impor. Kami punya data di tahun 2024, itu ada 29 negara yang selama ini menjadi mitra ekspor-impor Indonesia memiliki selisih dari kebocoran negara hampir sekitar 7 juta US dollar," kata Ahmad Riyadi.

Penanganan kebocoran anggaran negara dinilai sangat krusial agar pengalokasian dana pembangunan nasional dapat berjalan optimal.

"Seandainya anggaran ini kemudian dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, maka akan berdampak signifikan terhadap pembangunan baik infrastruktur, sumber daya, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya," kata Ahmad Riyadi.

Selain masalah fiskal, Satgas Prabowonomics juga menargetkan pengawasan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu proses supervisi tata kelola dan memastikan efektivitas pencegahan stunting serta pembukaan lapangan kerja.

"Saya contoh misalkan ada program MBG. Fakta yang terjadi selama ini kita juga simak, evaluasi dari program ini adalah soal tata kelola. Tapi soal kemanfaatan program ini dampaknya sangat signifikan. Kekurangan lapangan pekerjaan yang selama ini dialami oleh masyarakat kita juga terjawab atas hadirnya program ini," kata Ahmad Riyadi.

Pihaknya memastikan pengawasan di lapangan akan terus digencarkan agar manfaat program dapat diterima langsung oleh penerima sasaran.

"Makanan bergizi yang hari ini menjadi salah satu faktor terjadinya stunting, itu juga mendapat efek dengan adanya atau hadirnya program-program ini. Terkait soal tata kelola, dengan adanya satuan tugas ini akan membantu untuk mensupervisi, memantau pelaksanaan aktivitas ini di lapangan," kata Ahmad Riyadi.