Adik Bupati Kubu Raya Diduga Penganiaya Dokter dan Sekuriti RSUD

Aksi dugaan penganiayaan melibat seorang pria berinisial SU alias GI terhadap dokter jaga dan sekuriti di ruang IGD RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (8/8/2026).

Insiden tersebut terjadi ketika tim medis sedang memberikan penanganan darurat kepada kerabat terduga pelaku yang dalam kondisi kritis, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Terduga pelaku yang diketahui merupakan adik dari Bupati Kubu Raya Sujiwo berada di ruang resusitasi saat penanganan mantan Kepala Desa Rasau Jaya III, Iin Sumirat. Korban masuk IGD akibat syok kardiogenik dan kondisi jantung serius.

Aturan rumah sakit membatasi akses ruang resusitasi maksimal dua orang keluarga inti. Terduga pelaku diduga menolak keluar ruangan meski telah diperingatkan berulang kali oleh petugas medis dan petugas keamanan.

Ketegangan memuncak hingga GI diduga melakukan pemukulan terhadap sekuriti berinisial HE dan dokter jaga berinisial WE. Pasien Iin yang sempat dirujuk ke RSUD dr Soedarso Pontianak akhirnya meninggal dunia.

Kejadian tersebut menjadi perbincangan publik setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial. Bupati Kubu Raya Sujiwo kemudian memberikan klarifikasi resmi mengenai tindakan yang melibatkan adiknya tersebut.

"Sebenarnya saya belum akan membuat suatu statement berkaitan dengan viralnya kejadian arogansi di rumah sakit TBSI. Karena pertama kami masih berkabung, masih berduka dan memang saya itu rencananya setelah tujuh hari (akan berkomentar)," ujar Sujiwo, dilansir dari Detikcom.

Keputusan untuk membuka suara diambil setelah pers meminta konfirmasi secara langsung. Sujiwo menegaskan tidak akan mentoleransi aksi kekerasan di lingkungan fasilitas kesehatan.

"Harusnya kalau keluarga saya, mereka harus selalu menjaga saya. Menjaga saya, memberikan motivasi kepada saya. Termasuk orang yang merasa dekat dengan saya.

Mereka harus menjaga saya, harus memotivasi saya. Menjaga nama baik saya, bukan sebaliknya," tegas Sujiwo.

Ia menuturkan bahwa ikatan kekeluargaan maupun status jabatan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan anarkis terhadap tenaga kesehatan yang bertugas.