DPR Minta Pemerintah Percepat Perampingan Struktur BUMN

Komisi VI DPR RI mendorong percepatan perampingan atau streamlining struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menciptakan tata kelola perusahaan yang efisien dan produktif, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Pernyataan ini disampaikan dalam pendalaman materi bersama BUMN energi pada kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8).

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menjelaskan bahwa program penataan ini merupakan bagian dari arahan pemerintah melalui Danantara yang sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sejak awal tahun. Kebijakan perampingan tersebut tidak hanya ditujukan kepada satu BUMN saja, melainkan menyasar seluruh entitas untuk mengeliminasi anak maupun cucu perusahaan yang tidak diperlukan.

"Komisi VI pada prinsipnya mendukung streamlining BUMN. Jangan sampai ada anak atau cucu perusahaan yang tidak jelas fungsinya tetapi tetap menghabiskan sumber daya perusahaan. Kita harus ingat bahwa uang BUMN pada akhirnya adalah uang rakyat. Karena itu, jangan sampai ada pemborosan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Firnando Ganinduto, Anggota Komisi VI DPR RI.

Ia menekankan pentingnya eksekusi yang cepat dan berbasis kajian matang agar efisiensi benar-benar mendongkrak kinerja BUMN. Selain itu, perampingan dipastikan bukan sekadar memangkas jumlah entitas, tetapi juga memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mempertahankan fungsi utama perusahaan agar lebih fleksibel menghadapi perubahan ekonomi.

Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mengawasi proses restrukturisasi bersama Danantara agar berjalan transparan dan memiliki kriteria terukur tanpa menimbulkan kendala baru bagi operasional perusahaan.

"Target kita bukan sekadar mengurangi jumlah entitas BUMN, tetapi membangun struktur yang benar-benar efektif dan produktif. Jangan buang-buang uang rakyat untuk mempertahankan struktur yang tidak lagi memiliki fungsi yang jelas. Streamlining harus dipercepat, dilakukan secara presisi, dan tetap menjaga core business agar BUMN semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Firnando Ganinduto, Anggota Komisi VI DPR RI.