KemenPANRB Dorong Percepatan Perlindungan Sosial Digital

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong percepatan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) guna mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah pada Rabu (12/8/2026), dilansir dari Detikcom.

"Mengusung satu semangat utama 'Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan', Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya.

Langkah percepatan integrasi layanan ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan aplikasi pemerintah agar tidak berjalan secara terpisah.

Rini menegaskan bahwa indikator keberhasilan transformasi digital diukur dari penyelesaian masalah warga, bukan jumlah aplikasi yang diluncurkan. Pemerintah saat ini tengah merancang Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi lintas layanan yang mencakup identitas digital dan sistem pembayaran terpadu.

Integrasi data ini diuji langsung dalam program perlindungan sosial. Dalam peninjauan di Kabupaten Sumedang, tercatat 111.077 kepala keluarga (KK) atau 24,23% dari total 458.418 KK telah terdaftar di Portal Perlinsos.

Sebanyak 91,91% pendaftar di Sumedang memperoleh pendampingan langsung dari agen. Dari 3.847 agen yang disiapkannya, sebesar 59,24% telah aktif bergerak mendatangi rumah warga untuk membantu proses pendataan dan sosialisasi keamanan data.

"Semoga langkah yang kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah," ujar Rini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut baik peninjauan tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung integrasi pendataan Perlinsos.

"Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kita," kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.