Kemensos Sediakan Akses Cek Desil DTSEN Lewat NIK Secara Online
Tingkat kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kini dapat diperiksa secara mandiri oleh masyarakat melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan 16 digit.
Pemeriksaan berbasis NIK KTP ini mempermudah warga untuk melihat posisi desil awal tanpa perlu mendatangi kantor dinas sosial atau kelurahan. Hasil desil tersebut menunjukkan peringkat kesejahteraan relatif keluarga dalam pemeringkatan nasional.
Sistem DTSEN membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok desil, di mana desil 1 mewakili 10 persen kelompok dengan kesejahteraan terendah hingga desil 10 sebagai kelompok tertinggi. Indikator pemeringkatan ini mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi hunian, akses sanitasi, kesehatan, status disabilitas, hingga kepemilikan aset.
| Desil | Arti Secara Umum |
|---|---|
| Desil 1 | Kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah |
| Desil 2 | Kelompok 10 persen berikutnya |
| Desil 3 | Kelompok 10 persen berikutnya |
| Desil 4 | Kelompok 10 persen berikutnya |
| Desil 5 | Kelompok sekitar posisi menengah |
| Desil 6 | Kelompok dengan kesejahteraan relatif lebih tinggi |
| Desil 7 | Kelompok dengan kesejahteraan relatif lebih tinggi |
| Desil 8 | Kelompok dengan kesejahteraan relatif lebih tinggi |
| Desil 9 | Kelompok dengan kesejahteraan relatif tinggi |
| Desil 10 | Kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi |
Masyarakat yang tercatat pada desil 1 hingga 4 berpeluang diusulkan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK. Meski demikian, penetapan status penerima bantuan tetap bergantung pada syarat, verifikasi, serta mekanisme masing-masing program.
Data desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga. Apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi riil, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data melalui pihak desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos untuk dihitung kembali oleh BPS.