Menteri Keuangan Temukan Kekurangan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Program MBG

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menemukan banyak kekurangan dalam pertanggungjawaban keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dan berencana melaporkan hal itu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera diperbaiki.

Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan survei terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus peraturannya ke depan," ujar Purbaya di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menjelaskan pengawasan ini dimanfaatkan untuk survei ke semua SPPG di daerah agar pengelolaan anggaran bisa lebih terkontrol.

Ketika ditanya soal efisiensi anggaran MBG, Purbaya mengatakan belum ada keputusan dan akan bertemu Kepala BGN, Sudaryono, setelah konsolidasi selesai.

"Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi, begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana," ujar Purbaya.

Berdasarkan catatan detikcom, pengawasan pertanggungjawaban keuangan SPPG oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan atas permintaan Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam pertemuan bersama Purbaya pada 25 Juni 2026.

Pengawasan ini juga melibatkan perangkat Kementerian Keuangan lain di daerah seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan pengawasan yang lebih terstruktur.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur dan yang awasi bukan BGN sendiri, tetapi di tempat saya juga. Kita nggak akan kongkalikong. Kalau yang awasi BGN sendiri kan ada vested interest (kepentingan pribadi)," kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).