Pemerintah Batasi BBM Pertalite untuk Kelompok Mampu

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji kebijakan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat ekonomi atas yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10.

Rencana pembatasan yang dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (11/8/2026) tersebut ditujukan untuk menata ulang penyaluran subsidi BBM agar tidak dinikmati konsumen yang mampu.

Langkah pengendalian ini diambil akibat pembengkakan alokasi subsidi energi yang berisiko memperlebar defisit APBN 2026, terutama di tengah gejolak harga minyak dunia. PT Pertamina disiapkan untuk menjalankan skema pembatasan di setiap SPBU menggunakan sistem deteksi digital.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan pengendalian ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait efisiensi subsidi.

"Yang pertama diluruskan, harga nggak naik, ya. Cuma, waktu di DPR saya diperintahkan untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menjelaskan bahwa pengujian infrastruktur pengawasan digital Pertamina sedang dilakukan sebelum mekanisme baru diterpakan secara bertahap kepada masyarakat.

"Kami membahas kemungkinan pembatasan subsidi pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9-10. Bukan sekarang, tapi beberapa bulan ke depan kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Masyarakat pada kategori pendapatan tertinggi nantinya tidak dapat membeli produk bersubsidi dan diwajibkan membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

"Kami sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Bisa saja mereka yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang [BBM] bersubsidi. Mereka harus bayar harga pertamax atau yang lain," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Evaluasi terhadap dampak ekonomi akan terus dilakukan seiring dengan pelaksanaan pembatasan secara perlahan.

"Sedang kami pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan alokasi BBM jenis Pertalite serta Biosolar benar-benar sampai kepada kelompok rentan yang membutuhkan.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu," papar Purbaya, Menteri Keuangan.

Pemerintah berencana menerapkan skema baru ini secara menyeluruh sebelum memasuki tahun mendatang.

"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu," tandas Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menegaskan penetapan batasan tersebut akan meminimalisasi potensi kebocoran anggaran negara di sektor energi.

"Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya perubahan pola distribusi agar alokasi subsidi BBM tidak lagi meleset dari sasaran penerima.

"Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 masih kena masih dapat subsidi," kata Bahlil, Menteri ESDM.

Bahlil mengingatkan para pemilik kendaraan kategori mewah agar kesadaran beralih mengonsumsi BBM nonsubsidi.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Merci masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," tambah Bahlil, Menteri ESDM.

Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi BBM bersubsidi secara signifikan melalui integrasi sistem baru sebelum akhir tahun.

"Yang jelas yang kami incar adalah yang [masyarakat kelas ekonomi] atas saja, supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka. [Implementasinya] sebelum tahun depan, akhir tahun lha," tutur Bahlil, Menteri ESDM.