Pemerintah dan Swasta Kolaborasi Atasi Blankspot 2.000 Desa

Pemerintah bersama pihak swasta berkolaborasi mengatasi kendala penyebaran akses internet pada sekitar 2.000 desa dan kelurahan yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi di Indonesia. Seperti dilansir dari Detik iNET pada Rabu (12/8/2026), Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat jaringan internet telah menjangkau 83% desa atau 98% populasi nasional. Pengembangan infrastruktur pada wilayah yang tersisa akan digarap melalui skema kolaborasi dengan operator seluler pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan konektivitas di daerah yang belum terlayani. "Yang akan dilakukan pemerintah itu membangunnya melalui penyertaan pada saat operator seluler kemarin yang menang tender 700 MHz dan 2,6 GHz. Ini ada beberapa desa yang nanti akan dibangun oleh pihak operator seluler," ujar Dirut Bakti Komdigi Fadhilah Mathar dalam acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta.

Dalam lelang frekuensi tersebut, Telkomsel menguasai lebar pita 100 MHz, sementara XLSmart dan Indosat Ooredoo Hutchison masing-masing memperoleh 80 MHz. Para operator diwajibkan membangun jaringan 4G di 538 desa serta memperluas cakupan 5G hingga 51% populasi pada tahun kelima demi mendorong kecepatan internet nasional mencapai 100 Mbps.

"Ini juga bentuk dari komitmen bahwa coverage ini bukan hanya persoalan yang diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga oleh swasta. Jadi, kita semua kerja sama," ucap Dirut Bakti Komdigi Fadhilah Mathar. Mengenai wilayah tanpa jaringan atau blankspot, sebarannya didominasi oleh daerah di enam provinsi wilayah Papua. Kendala keamanan dan letak geografis menjadi tantangan utama pembangunan infrastruktur fisik di daerah tersebut.

"Dulu Bakti hampir membangun yang tersisa itu, mungkin seratusan di antaranya ya, tapi karena kondisi keamanan. Bahkan, di lokasinya itu tower, perangkat, itu sudah ada di lokasi, tapi karena prosesnya sangat sulit dan masalah keamanan, akhirnya ada beberapa puluh site yang kita akhirnya tidak bisa dilanjutkan," tuturnya Fadhilah Mathar. Komdigi menetapkan kriteria daerah blankspot sebagai wilayah yang sama sekali tidak memiliki jangkauan sinyal 4G. Jika operator swasta sudah masuk ke suatu area, maka Bakti secara bertahap akan memindahkan fokusnya ke lokasi lain.

"Tidak ada coverage, bahkan 1% untuk sinyal 4G. Kami juga di Komdigi, desa ini sudah ada coverage dari operator seluler, Bakti seharusnya kan sudah tidak ada di sana. Begitu kita lihat kriteria-kriteria itu, kita keluar," ucapnya Fadhilah Mathar.

Pihak Bakti menerangkan bahwa penghentian layanan di suatu lokasi dilakukan secara terukur berdasarkan persentase cakupan sinyal. Keluhan dari sebagian masyarakat kerap muncul karena wilayah pemukiman mereka berada di area kecil yang belum terjangkau secara penuh. "Kadang-kadang bukan tidak ada sinyal, cuma desanya itu hanya 70% yang ter-cover, 30% benar-benar tidak ter-cover.

Nah, mungkin yang bicara ini 30% yang tidak ter-cover, tapi dalam kriteria kami 30% yang tidak ter-cover ini bukan full blind spot, karena 70%-nya kan sudah ter-cover," jelasnya Fadhilah Mathar.