Turki, Pakistan, dan Arab Saudi Tandatangani Pakta Pertahanan di Makkah

Turki, Pakistan, dan Arab Saudi menandatangani Pakta Pertahanan Makkah pada Jumat (7/8) di Makkah untuk memperkuat pencegahan kolektif terhadap segala bentuk agresi di kawasan tersebut. Perjanjian ini diteken oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang ketiganya berasal dari negara mayoritas Muslim Sunni, dilansir dari Detikcom. Meski disebut-sebut mirip dengan NATO dengan prinsip serangan terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap semua, para ahli menilai implementasinya tidak akan berjalan serupa. Misalnya, serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi baru-baru ini tidak langsung memicu serangan balasan dari Turki dan Pakistan.

Para analis menilai kedua negara tersebut kemungkinan tidak akan menyerang Iran, sekutu Houthi, dan Pakistan masih berperan sebagai mediator antara Iran dan AS.

Dania Thafer, direktur eksekutif Gulf International Forum, mengatakan pakta ini lebih sebagai upaya pencegahan fleksibel untuk Arab Saudi dengan mempertimbangkan hubungan baik Turki dan Pakistan dengan Iran dan AS. "Ini adalah 'lapisan pencegah' tambahan bagi Arab Saudi," ujar Dania Thafer, menambahkan bahwa Arab Saudi mempertimbangkan pencegahan berlapis terhadap ancaman regional.

Kamran Bokhari, peneliti senior Middle East Policy Council, menyebut aliansi ini akan berjalan bertahap dengan tujuan jangka pendek seperti kestabilan kawasan. Andreas Krieg dari King's College London menjelaskan bahwa ketiga negara saling melengkapi, dengan Arab Saudi memiliki sumber daya minyak, Turki sektor industri pertahanan maju, dan Pakistan memiliki senjata nuklir.

"Turki memiliki teknologi dan kapasitas produksi, tetapi membutuhkan pasar dan investasi. Pakistan memiliki tenaga kerja, institusi militer, dan pencegah nuklir, tetapi membutuhkan pembiayaan dan kemampuan industri," ujar Krieg. Seorang pejabat Turki menyatakan perjanjian ini bersifat pertahanan dan terbuka untuk negara tetangga yang ingin bergabung, seperti Mesir, meski Uni Emirat Arab belum ikut bergabung karena ketegangan dengan Arab Saudi. Pakta ini tidak menggantikan perjanjian bilateral atau multilateral sebelumnya dan tidak ditujukan untuk mengancam pihak mana pun, meskipun dipahami sebagai upaya pencegahan terhadap Iran dan Israel.

Khalid al-Jaber, direktur Middle East Council on Global Affairs, menulis bahwa tujuan pakta bukan meraih kemenangan militer, melainkan mencegah hegemoni di kawasan yang bisa dikuasai oleh Israel atau Iran.

"Pakta Makkah paling tepat dipahami sebagai upaya awal membangun poros ketiga yang memiliki pengaruh untuk mencegah monopoli kawasan," kata Khalid al-Jaber. Respon Israel cukup kritis, dengan pandangan bahwa pakta ini memperparah ketegangan dengan Turki dan menjauhkan prospek normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Presiden Turki Erdogan menyatakan tindakan Israel di Suriah dan Lebanon merupakan ancaman keamanan bagi Turki.

Oshrit Birvadker dari Jerusalem Institute for Strategy and Security menilai pakta ini menimbulkan tantangan signifikan bagi Israel dan memperburuk persaingan dengan Turki.

Di Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menilai persatuan umat Muslim dapat menghadapi tantangan eksternal, sebuah pandangan yang dianggap positif oleh para pengamat sebagai cara Iran mengusir pengaruh AS di kawasan. Beberapa pengamat Iran juga melihat Arab Saudi berusaha memanfaatkan hubungan Turki dan Pakistan dengan Iran untuk meningkatkan keamanan dari ancaman Iran, meski ada politisi Iran yang skeptis terhadap keamanan Arab Saudi dengan sekutu barunya.