DPD RI Tegaskan Peran Daerah dalam Pembangunan Nasional di STSB 2026

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 menjadi momen penting untuk memastikan suara daerah menentukan arah pembangunan nasional, kata Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Rabu (12/8/2026) dilansir dari Detikcom.

Tamsil menyebut STSB sebagai jendela kebangsaan yang memperkuat semangat Asta Cita, di mana pusat dan daerah bergerak dalam orkestrasi pembangunan yang sama. Ia menegaskan posisi DPD sebagai tuan rumah STSB tahun ini memiliki makna strategis dalam membawa mandat representasi kewilayahan.

"DPD hadir membawa suara dari pesisir, pegunungan dan pedalaman ke dalam rumah kebangsaan. Kami mengapresiasi arsitektur pembangunan Asta Cita yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan daerah sebagai bagian utuh dari agenda memajukan bangsa," ujar Tamsil.

Ia menekankan penguatan kapasitas nasional akan semakin kokoh apabila didukung oleh daerah-daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya. Pembangunan daerah dianggap sebagai strategi memperkuat Indonesia dari dalam, terutama di tengah ketidakpastian global.

Tamsil juga mengapresiasi orientasi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kepentingan nasional sebagai fokus utama, termasuk penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.

"Kita melihat ada keberanian baru dalam melakukan kalibrasi kiblat bangsa, menegakkan spirit 'Indonesia First' dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Artinya, kekayaan harus pertama-tama memberi manfaat bagi rakyat Indonesia," kata Tamsil.

"Sumber daya alam tidak cukup hanya diambil, tetapi diberi nilai tambah dan menjadi kekuatan ekonomi bangsa," tambahnya.

Menurut Tamsil, semangat ini tercermin dalam agenda hilirisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta program prioritas pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi. Ia menegaskan 'Indonesia First' bukan berarti menutup diri, tapi menjadikan kepentingan nasional sebagai kompas.

"Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi sumber bahan mentah dan pasar, tetapi menjadi produsen dan pencipta nilai tambah," lanjutnya.

Tamsil menilai keberpihakan pada kepentingan nasional harus bermuara ke daerah karena basis produksi Indonesia berada di kabupaten/kota. "Kalau sumber daya alamnya ada di daerah, maka daerah harus mendapatkan manfaat yang semakin besar. Di situlah implementasi Pasal 33 bertemu dengan semangat Asta Cita," ujarnya.

Ia menyebut Asta Cita menjadi spiral pembangunan ketika kebijakan dan program nasional mampu menggerakkan kapasitas ekonomi daerah. Distribusi fiskal dan program prioritas pemerintah jadi instrumen penting mempercepat pembentukan spiral tersebut.

"Fiskal adalah salah satu pengungkitnya, program nasional adalah penggeraknya, tetapi daerah adalah tempat di mana pertumbuhan itu diwujudkan. Ketika fiskal mengalir melalui Makan Bergizi Gratis, misalnya, petani, peternak, nelayan, dan usaha rakyat bergerak dalam orkestrasi ekonomi yang sama," ujar mantan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu.

"Itulah yang kita sebut sebagai spiral Asta Cita," tambahnya.

Tamsil juga menekankan pentingnya kebijakan yang membaca keragaman karakter wilayah di Indonesia. "Indonesia bukan satu wajah. Ada kepulauan, perbatasan, daerah dengan sumber daya alam besar, daerah agraris, daerah maritim, kawasan industri, dan daerah yang menghadapi tantangan geografis yang sangat berat," katanya.

"Kebijakan harus mampu membaca keragaman itu," lanjutnya.

Menurutnya, sensitivitas kewilayahan bukan berarti memberi perlakuan berbeda tanpa dasar, melainkan memastikan daerah memperoleh ruang dan instrumen yang tepat untuk mengembangkan keunggulan masing-masing.

"Daerah adalah subjek sekaligus mesin pertumbuhan. Setiap daerah punya keunggulan komparatif dan tantangan yang berbeda," jelas Tamsil.

"Tugas kebijakan nasional adalah membuka jalan agar menjadi keunggulan kompetitif. Ketika setiap daerah tumbuh sesuai potensinya, maka kita sedang menyusun mozaik kekuatan Indonesia," imbuhnya.

Tamsil berharap Asta Cita dapat merangkul seluruh anak bangsa tanpa ada wilayah yang merasa terpinggirkan atau potensi daerah yang tidak berkembang karena keterbatasan akses.

"Jika anak-anak di Jakarta, Bandung dan Denpasar menikmati makan bergizi dari negara, demikian pula anak-anak di pulau-pulau dan pegunungan. Semua mendapatkan manfaat yang sama," tuturnya.

STSB juga menjadi momentum refleksi solidaritas kebangsaan dan memperkuat hubungan antarlembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan DPD sebagai representasi rakyat dan wilayah.

"Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat. Perspektif yang beragam memperkaya cara kita melihat Indonesia, sehingga bisa meramu formula kebijakan yang lebih utuh," ujar Tamsil.

Terkait laporan kinerja lembaga negara dan penyampaian Presiden dalam STSB, Tamsil berharap laporan itu menjadi dasar evaluasi dan kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.

Ia mengapresiasi capaian pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam setahun terakhir.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sudah meletakkan sejumlah fondasi penting. Tentu pembangunan adalah proses yang panjang," kata Tamsil.

"Yang kita perlukan adalah kesinambungan, konsistensi, dan keberanian melakukan penyempurnaan," pungkasnya.