Pemerintah Tinjau Rencana Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil DTSEN

Rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 kini tengah dipelajari oleh pemerintah. Wacana pengawasan BBM bersubsidi ini merujuk pada pemeringkatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kelompok desil atas tersebut masuk dalam skema pembahasan awal untuk penyesuaian penyaluran subsidi secara bertahap.

"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (11/8/2026) seperti dilansir KompasTV.

Pengelompokan status kesejahteraan masyarakat dibagi oleh Kementerian Sosial menjadi 10 tingkatan desil, di mana desil 1 mewakili 10 persen kelompok termiskin dan desil 10 mencakup 10 persen kelompok paling sejahtera. Penilaian status ini dipengaruhi oleh indikator variabel pekerjaan, pendidikan, daya listrik, kondisi rumah, hingga aset.

Masyarakat dapat memeriksa posisi desil secara mandiri menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal Cek Bansos di situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi. Pengecekan dilakukan dengan memasukkan 16 digit NIK KTP serta kode verifikasi pada layar untuk menampilkan rincian nama, desil, dan status bantuan.

Selama ini klasifikasi desil digunakan sebagai penentu sasaran program bantuan pemerintah, seperti penerima PKH dan Sembako untuk desil 1-4, serta PBI-JK untuk desil 5. Sementara itu, penerapan penetapan desil untuk pembatasan Pertalite masih berstatus wacana dan belum diberlakukan secara resmi.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa data DTSEN bersifat dinamis sehingga masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan data melalui kantor kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos untuk diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik.