Bougainville Bersiap Deklarasi Kemerdekaan dari Papua Nugini pada 2030

Wilayah Otonom Bougainville bersiap memproklamasikan kemerdekaan penuh dari Papua Nugini pada 2030 mendatang. Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan tenggat waktu politis untuk memisahkan diri dari negara tetangga Indonesia tersebut, sebagaimana dilansir dari Detik Travel.

Pemerintah Otonom Bougainville secara resmi memutuskan untuk memulai transisi menuju pemerintahan mandiri pada tahun depan. Langkah historis ini menjadi fase penting sebelum mewujudkan status sebagai negara berdaulat secara utuh pada akhir dekade ini.

Keputusan penetapan jadwal kemerdekaan tersebut berlandaskan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta serangkaian kesepakatan pasca-referendum. Kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan yang telah terbangun selama dua dekade proses negosiasi damai.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," tegas Presiden Bougainville Ishmael Toroama.

Tuntutan menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional bertumpu pada hasil referendum kemerdekaan rakyat Bougainville. Pemerintah setempat merujuk pada dokumen kesepakatan bersama seperti Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resmi.

Di sisi lain, Toroama mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan antarpihak saat ini sedang diuji akibat munculnya sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan skenario yang dirancang, Bougainville menjalani fase persiapan penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi hingga 1 September 2027. Pada tanggal tersebut, wilayah ini mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini dan resmi memasuki era pemerintahan mandiri sebagai ekspresi konstitusional tertinggi menuju kemerdekaan 2030.

Presiden Toroama menegaskan komitmen untuk memelihara hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini, sembari menyerukan rakyat Bougainville agar tetap bersatu serta menjaga perdamaian.