Pemprov DKI Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengalihkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah nyata untuk menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik yang lebih aman dan terjangkau bagi seluruh warga kepulauan.

Pengalihan wewenang ini dilakukan demi meningkatkan standar pelayanan serta mengintegrasikan moda transportasi darat dan laut secara menyeluruh, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini tengah merangkul para pelaku usaha kapal tradisional agar proses transisi tersebut berjalan inklusif.

"Kami ingin menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik bagi seluruh warga, termasuk warga kepulauan. Dishub akan terus mengawal proses ini bersama Transjakarta secara transparan dan hati-hati, dengan memastikan standar keselamatan pelayaran ditingkatkan di seluruh armada, kenyamanan penumpang terjaga, dan tarif tetap terjangkau menjadi prioritas utama," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi pada Rabu (12/8/2026).

Pemerintah menargetkan implementasi penuh dari sistem integrasi ini dapat terealisasi menjelang perayaan ulang tahun kota Jakarta yang ke-500 pada tahun depan.

"Kami juga akan terus merangkul pelaku usaha kapal tradisional dan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu agar proses ini berjalan inklusif. Kami mengajak seluruh warga Kepulauan Seribu untuk optimistis dan turut mendukung proses transisi ini, karena kami menargetkan langkah besar ini dapat terwujud bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-500 atau 5 Abad Jakarta pada 2027, sebagai kado istimewa bagi kesetaraan akses transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta, dari daratan hingga kepulauan," lanjut Budi Awaluddin.

Regulasi pendukung berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kini sedang disusun untuk menjadi payung hukum formal dari kebijakan baru ini.

"Saat ini kami bersama PT Transjakarta sedang memasuki tahap kajian teknis untuk mematangkan skema pengelolaan yang paling tepat. Selanjutnya kami akan menyusun regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai payung hukumnya, sekaligus menyiapkan aspek teknis dan operasional di lapangan," jelas Budi Awaluddin.

Menurutnya, perubahan ini menyangkut peningkatan mutu layanan secara konkret bagi masyarakat setempat, bukan sekadar urusan birokrasi semata.

"Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindah kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan adil bagi warga Kepulauan Seribu," lanjut Budi Awaluddin.

Integrasi transportasi ini nantinya diproyeksikan menghubungkan layanan kapal langsung dengan moda darat seperti bus Transjakarta dan Mikrotrans di beberapa titik keberangkatan resmi.

"Arah besar kebijakan Bapak Gubernur memang mengarah ke sana (integrasi bus dan kapal), yaitu mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem Transjakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap hari. Ke depan, bukan tidak mungkin layanan kapal ini akan terhubung langsung dengan moda darat seperti bus dan Mikrotrans di titik-titik keberangkatan, sehingga perjalanan warga dari rumah hingga ke pulau tujuan menjadi satu rangkaian yang nyaman, aman dan tersambung dari darat hingga ke laut," ujar Budi Awaluddin.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama pihak manajemen Transjakarta masih terus mengkaji penetapan rute perjalanan secara mendalam.

"Untuk detail teknis integrasinya, termasuk pola trayek dan titik-titik keberangkatan, masih terus kami matangkan bersama Transjakarta agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucap Budi Awaluddin.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memaparkan alasan di balik penunjukan Transjakarta, yang dinilai matang berkat rekam jejaknya mengelola transportasi di area Jabodetabek.

"Kenapa Transjakarta? Pengalaman Transjakarta untuk mengelola transportasi baik di dalam Jakarta sendiri maupun kemudian menjadi Transjabodetabek, alhamdulillah berjalan dengan baik," kata Pramono Anung di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan pada Selasa (11/8/2026).

Pramono Anung menambahkan bahwa aspek transparansi manajemen menjadi salah satu indikator utama penyerahan mandat pengelolaan moda laut tersebut.

"Maka kami meyakini, dengan pengalaman itu dan juga dengan manajemen yang sekarang ini relatif baik dan transparan, saya yakin tahun depan mudah-mudahan untuk transportasi ke Kepulauan Seribu bisa diatur dengan baik," ujar Pramono Anung.

Langkah pengalihan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini diharapkan memotong rantai birokrasi kedinasan agar operasional di lapangan berjalan lebih fleksibel dan profesional.

"Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh Transjakarta," jelas Pramono Anung.