Kementerian ESDM Mengusut Tujuh Kasus Tambang Ilegal di Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengusut tujuh kasus tambang ilegal di beberapa wilayah Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp857,55 miliar. Tindakan hukum ini diambil karena adanya aktivitas penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) serta operasional di luar wilayah izin yang sah, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Selasa (26/5/2026).

Pengusutan perkara penambangan tanpa izin tersebut dilakukan secara intensif oleh Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Adapun sebaran lokasi dari tujuh kasus tambang ilegal yang sedang ditangani ini mencakup wilayah Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatra, hingga Kepulauan Maluku.

“Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM sedang menangani 7 kasus tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp857,55 miliar di sejumlah wilayah Indonesia,” kata Anggia dalam unggahan Ditjen Gakkum ESDM, dikutip Selasa (26/5/2026).

Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut saat ini telah memasuki beberapa tahapan hukum yang berbeda. Sebanyak dua kasus dinyatakan telah selesai, satu kasus sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan tengah menjalani proses persidangan, sementara empat kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan serta penyidikan.

“Pemerintah akan menindak tegas aktivitas tambang ilegal dan memperkuat penegakan hukum demi pengelolaan sumber daya alam yang sesuai aturan dan bermanfaat bagi negara,” kata dia.

Selain menindak penambangan ilegal, Kementerian ESDM juga melakukan pengawasan ketat terhadap 15 perusahaan pertambangan berizin yang melakukan pelanggaran prosedur operasional. Akibat pelanggaran tersebut, sebanyak 13 perusahaan dijatuhi sanksi penghentian layanan perizinan, sedangkan dua perusahaan lainnya dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan total mencapai Rp3,2 miliar.

“Bagi perusahaan sudah ada izin tapi melaksanakan aktivitas pertambangan tidak sesuai prosedur maka akan ada sanksi administratif kepada perusahaan tersebut bahkan sampai pencabutan izin,” ujarnya.

Langkah penertiban sektor pertambangan ini juga sejalan dengan evaluasi IUP bermasalah di kawasan hutan yang dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memfokuskan penataan pada izin tambang yang berada di dalam kawasan hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam, taman nasional, hingga hutan produksi yang belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Menyangkut dengan penataan IUP yang atas perintah Bapak Presiden, itu dikhususkan kepada IUP-IUP yang ada di dalam kawasan hutan yang meliputi hutan lindung, hutan konservasi, cagar alam ataupun taman nasional, hutan-hutan produksi terbatas atau hutan-hutan yang bisa dikonversi yang belum ada IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]-nya Itu yang akan dilakukan penataan," ungkap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses penataan ini mencakup seluruh komoditas tambang tanpa terkecuali, mulai dari nikel, batu bara, emas, bauksit, pasir kuarsa, hingga timah. Saat ini, jumlah IUP yang terdaftar di Indonesia berkisar antara 4.000 hingga mendekati 5.000 izin.

"Saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang langkah-langkahnya dan nanti akan diumumkan pada waktu yang tepat," jelasnya.

Sebagai data pembanding, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mencatat ada 1.517 titik pertambangan tanpa izin (PETI) yang terpetakan di 33 provinsi sepanjang tahun 2025 dengan rincian komoditas sebagai berikut.