Jaksa Agung Melantik 34 Pejabat Utama dan Kepala Kejaksaan Tinggi

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik 15 kepala kejaksaan tinggi dan 19 pejabat eselon di aula lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Dalam acara tersebut, Burhanuddin menginstruksikan para pejabat baru untuk memprioritaskan penanganan perkara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Berikan perhatian serius terhadap penanganan perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas maupun perkara yang berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara," ucap Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya, Selasa (11/8/2026).

Burhanuddin mendorong jajaran kejaksaan di tingkat daerah untuk mengambil peran aktif dalam mengusut kasus korupsi strategis. Langkah penanganan perkara korupsi diharapkan dapat terdistribusi secara merata di seluruh satuan kerja regional dan tidak hanya berpusat pada Kejaksaan Agung.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja korps Adhyaksa menjadi penekanan khusus dalam pengarahan tersebut. Pimpinan Kejaksaan Agung tersebut menegaskan agar seluruh jajaran menjaga integritas serta menghindari tindakan tercela.

"Sumpah jabatan yang telah diucapkan harus dimaknai sebagai janji suci dan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawabannya kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa," tutur Jaksa Agung.

Selain itu, arahan disampaikan agar para kepala kejaksaan tinggi yang baru dilantik segera memetakan dinamika wilayah hukum masing-masing. Penegakan hukum di tingkat daerah diinstruksikan untuk berjalan secara tenang, terukur, dan menghindari kegaduhan.

"Para kajati merupakan cerminan dan representasi institusi Kejaksaan di daerah," ujarnya.

Sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut diminta untuk terus dibangun demi menjaga stabilitas kawasan tanpa mengabaikan independensi lembaga. Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan internal secara ketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

"Transparansi publik juga harus diperkuat melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan. Dari sisi internal, pengawasan melekat (waskat) wajib ditingkatkan secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, dan setiap indikasi pelanggaran harus ditindak tegas secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutur Burhanuddin.

Para pejabat daerah diimbau untuk menampilkan keteladanan dengan menerapkan pola hidup sederhana, tegas, dan bertanggung jawab bersama keluarga.

"Para pejabat di daerah pun dituntut untuk senantiasa menjaga keteladanan integritas diri serta keluarga melalui pola hidup yang sederhana, tegas, dan bertanggung jawab," imbuhnya.