Nusron Wahid Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait beredarnya isu penyegaran kabinet yang berembus setelah 17 Agustus 2026. Nusron menegaskan perombakan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Nusron menyatakan bahwa dirinya tidak mendengar rumor tersebut dan menekankan agar seluruh menteri tetap fokus menjalankan tugas tanpa mencampuri kewenangan kepala negara.

"Nggak dengar. Anu, pertama saya tidak mendengar. Yang kedua itu semua adalah hak prerogatif Bapak Presiden, kewenangan Bapak Presiden," kata Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Politisi Golkar tersebut, jajaran menteri kabinet seharusnya berorientasi penuh pada kinerja alih-alih mengomentari perombakan posisi jajaran pembantu presiden.

"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," kata Nusron.

Ia menekankan bahwa wacana pergeseran posisi menteri sama sekali bukan ranah para pejabat menteri untuk diperbincangkan ke publik.

"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," tambahnya.

Penegasan ini sekaligus merespons usulan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera mengenai wacana masuknya nama-nama baru dari kalangan profesional nonpartai dalam susunan kabinet baru.

"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah itu jawabannya," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya bahwa penyegaran kabinet pasca-17 Agustus perlu memprioritaskan figur-figur berpengalaman yang mengedepankan kapasitas serta rekam jejak yang bersih.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.