DPR Mediasi Serikat Pekerja dan Manajemen PT Pos Indonesia

Komisi VI DPR RI bakal memfasilitasi pertemuan lanjutan yang mempertemukan serikat pekerja, Danantara Asset Management, dan jajaran Direksi PT Pos Indonesia di Jakarta. Langkah mediasi ini diambil untuk memusyawarahkan serangkaian persoalan ketenagakerjaan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Komitmen penanganan masalah tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat menerima audiensi gabungan organisasi serikat pekerja pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Perwakilan yang hadir mencakup DPP ASPIRASI, SPPI, SPPI-KB, serta SERASI POS. "Kami akan fasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management dan Direksi PT Pos Indonesia. Intinya, kita ingin persoalan ini dibahas bersama dan dicari solusinya," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

DPR menilai aspirasi elemen buruh memegang peranan krusial dalam agenda pembenahan serta transformasi BUMN. Oleh sebab itu, pembenahan kinerja korporasi dipandang harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan hak-hak normatif pegawai.

Dalam forum audiensi, utusan serikat pekerja memaparkan sejumlah krusial terkait tingkat kesejahteraan, hak normatif, serta dampak agenda restrukturisasi terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Kondisi pekerja kemitraan seperti tenaga outsourcing dan mitra kurir juga menjadi sorotan utama, khususnya mengenai kejelasan hak, beban kerja, dan skema perlindungan di tengah penyesuaian model bisnis perusahaan. Di samping itu, perwakilan buruh menyoroti aspek tata kelola dan transparansi dalam proses restrukturisasi internal. Komisi VI DPR RI memilih mengambil peran mediasi agar seluruh aspirasi tersebut dapat diselesaikan secara konstruktif sekaligus menjalankan fungsi pengawasan BUMN secara menyeluruh.

"Kita ingin ada solusi yang terbaik bagi perusahaan sekaligus bagi para pekerja. PT Pos Indonesia harus semakin sehat dan kuat, tetapi hak-hak pekerjanya juga harus mendapat perhatian," tegas Andre Rosiade. Komisi VI DPR RI memastikan bakal mengawal ketat hasil dari agenda pertemuan tersebut agar seluruh poin masukan dapat dibahas secara konkret. Proses pembenahan PT Pos Indonesia diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan serta memberikan kepastian tata kelola bagi para pekerja.