Satgas PRR Minta Pemkab Nagan Raya Percepat Tambahan TKD

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, untuk memacu penyerapan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini diperlukan agar perbaikan infrastruktur dan pemulihan warga terdampak berjalan optimal, dilansir dari Detikcom. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas PRR pada 10 Agustus 2026, realisasi tambahan TKD Nagan Raya baru menyentuh angka Rp209,57 juta.

Capaian tersebut setara dengan 0,74 persen dari total anggaran Rp28,29 miliar. Lambatnya penyerapan terjadi karena mayoritas program masih tertahan di fase perencanaan serta pengadaan barang. Porsi terbesar alokasi dana diperuntukkan bagi penanganan sektor infrastruktur senilai Rp17,19 miliar.

Selebihnya terbagi untuk bidang pertanian sebesar Rp6,54 miliar, sektor pendukung lain Rp3,36 miliar, dan alokasi pendidikan Rp1,20 miliar.

Percepatan pengerjaan fisik menjadi urgen lantaran beberapa titik kerusakan vital belum tertangani, seperti lokasi longsor di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang. Kondisi serupa terjadi pada Jembatan Rangka Baja Gunong Kong di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, yang belum tersentuh perbaikan hingga memaksa warga menyeberang sungai menggunakan perahu.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menyampaikan keterlambatan penyerapan anggaran harus direspon cepat melalui langkah konkret seluruh perangkat daerah. Evaluasi tersebut disampaikan usai pemantauan di Kantor Bappeda Nagan Raya pada Senin (10/8/2026). "Kami melihat Nagan Raya ini belum bergerak.

Kami lihat kondisinya hampir sama ketika satu bulan lalu kami melakukan monitoring. Malah kalau saya lihat masih nol, dan bulan ini sudah naik menjadi 0,7 persen," kata Imran dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Imran menilai penundaan realisasi berampak langsung pada terhambatnya aktivitas serta akses mobilitas harian masyarakat setempat. Satgas PRR meminta perhatian khusus diarahkan ke perbaikan akses di sekitar Jembatan Gunong Kong. "Coba perhatikan itu masyarakat yang tinggal di Jembatan Gunong Kong, mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Saya mengharapkan Bupati Nagan Raya ini concern untuk mempercepat realisasi anggaran, TKD khususnya," ujar Imran.

Penyerapan anggaran secara maksimal dan akuntabel menjadi indikator evaluasi pemerintah pusat dalam menentukan dukungan dana lanjutan bagi daerah. Satgas PRR mengingatkan Pemkab Nagan Raya untuk memangkas proses pengadaan agar proyek fisik segera terealisasi di paruh kedua tahun anggaran 2026. "Kita harus mulai fokus untuk mengejar ketertinggalan.

Kita hanya punya waktu sekitar tiga bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia," ujar Imran. Merespons arahan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Nagan Raya, Bustami, memastikan jajarannya segera menyusun skema kerja rehabilitasi untuk tiap organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan program bakal dievaluasi tiap pekan dengan target penyerapan tambahan TKD menembus 50 persen di akhir September 2026.