Presiden Prabowo Hadiri Rapat Paripurna DPR RI Sampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026 pagi. Kepala Negara hadir untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Presiden Prabowo tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 09.32 WIB dengan mengenakan setelan jas hitam, dasi biru, serta peci hitam. Kedatangan pemimpin negara tersebut langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sejumlah pimpinan legislatif lain yang turut menyambut di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem, dan Sari Yuliati dari Fraksi Golkar. Kehadiran Prabowo untuk membacakan KEM-PPKF ini menjadi momen pertama seorang presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan di hadapan DPR RI.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo untuk menyampaikan langsung paparan ekonomi tersebut yang biasanya diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Momentum ini sengaja dipilih karena bertepatan dengan peringatan hari nasional.

"Kebetulan tanggal 20 hari Kebangkitan Nasional. Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa," kata Prasetyo.

Prasetyo menambahkan bahwa keselarasan pandangan seluruh elemen bangsa sangat krusial dalam situasi saat ini. Langkah bersama tersebut dinilai penting demi menjaga stabilitas fundamental keuangan negara.

"Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," sambung Prasetyo.

"Insya Allah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan (Rabu) tanggal 20 (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo dalam keterangan terpisah yang dikutip dari Antara via Metrotvnews.com.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun menegaskan bahwa kehadiran presiden tidak berkaitan dengan dinamika pasar keuangan domestik belakangan ini. Menurutnya, keputusan tersebut murni mencerminkan komitmen besar terhadap kebijakan anggaran negara.

“Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KEM-PPKF,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen.

Misbakhun juga mengingatkan agar publik tidak mengaitkan pidato presiden dengan fluktuasi jangka pendek di pasar modal maupun pasar valuta asing. Dokumen KEM-PPKF disebutnya memiliki cakupan indikator yang jauh lebih luas dari sekadar sentimen harian pasar.

“Menurut saya jangan ditarik soal situasi IHSG and pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM-PPKF,” tegas Misbakhun.

Ia menguraikan bahwa parameter makroekonomi yang digodok bersama DPR melibatkan banyak variabel, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), hingga target lifting minyak dan gas bumi.

“Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makroekonomi kita itu ada banyak parameter, nilai tukar itu hanya salah satu,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan bahwa beberapa indikator pasar saham bahkan tidak masuk dalam instrumen pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut.

“Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana dibicarakan,” lanjut Misbakhun.

Misbakhun menerangkan bahwa dokumen KEM-PPKF merupakan landasan awal yang sangat krusial dalam menyusun postur anggaran nasional untuk periode mendatang.

“Di KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027 itu akan dimulai seperti apa,” ungkap Misbakhun.

Melalui penyampaian langsung ini, DPR menilai pemerintah ingin memastikan arah kebijakan fiskal dapat dipahami secara transparan oleh seluruh lapisan masyarakat sejak tahap perencanaan awal.

“Saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden,” pungkas Misbakhun.

Dilansir dari CNBC Indonesia, menjelang pidato presiden, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah melesat 1% ke level 6.430,97 setelah sempat ambles 1,35% di zona merah pada pembukaan perdagangan. Selain agenda KEM-PPKF, Rapat Paripurna DPR hari ini juga menjadwalkan laporan Badan Legislasi terkait evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2026 serta pandangan fraksi atas revisi UU Kepolisian Negara Republik Indonesia.