Pemprov DKI Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan tata kelola transportasi dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta. Langkah strategis ini diambil menyusul rekam jejak BUMD tersebut dalam mengoperasikan layanan angkutan publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan baru tersebut di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/8/2026). Pengalihan manajemen operasional ini ditargetkan mulai berjalan penuh pada tahun depan demi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan penyeberangan bagi warga.

Pramono Anung menjelaskan alasan di balik penetapan PT Transportasi Jakarta sebagai pengelola armada penyeberangan antarpulau tersebut.

"Kenapa Transjakarta? Pengalaman Transjakarta untuk mengelola transportasi baik di dalam Jakarta sendiri maupun kemudian menjadi Transjabodetabek, alhamdulillah berjalan dengan baik," kata Pramono, Gubernur DKI Jakarta.

Pertimbangan utama penetapan BUMD ini tidak lepas dari rekam jejak tata kelola perusahaan yang dinilai makin solid dan terbuka.

"Maka kami meyakini dengan pengalaman itu dan juga dengan manajemen yang sekarang ini relatif baik dan transparan, saya yakin tahun depan mudah-mudahan untuk transportasi ke Kepulauan Seribu bisa diatur dengan baik," ujar Pramono, Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, seluruh urusan transportasi laut menuju wilayah kepulauan tersebut berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Perubahan sistem penanganan ini diharapkan membawa perubahan positif berkat pola kerja manajerial korporasi yang lebih fleksibel.

"Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh Transjakarta," jelas Pramono, Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur berharap pemindahan wewenang ini langsung berdampak positif pada mutu pelayanan transportasi warga. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan perluasan aksesibilitas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan prioritas kemudahan akses penyeberangan bagi masyarakat umum.

"Yang jelas kalau menjadi semakin dekat, semakin accessible, semakin terjangkau bagi masyarakat, bukan hanya mereka yang punya kapal pesiar bisa datang ke Kepulauan Seribu, tapi warga Jakarta benar-benar bisa berkunjung ke pulau-pulau itu baik untuk bekerja, untuk wisata, dan lain sebagainya harus kita dorong," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Integrasi antarwilayah menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan konektivitas. Pihaknya membuka ruang koordinasi lanjutan dengan pihak pemprov guna merumuskan skema operasional yang efektif.

"Prinsipnya semua upaya untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah ya ini terus kita dorong," pungkas Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.