Pramono Anung Minta Pemotongan APBD Jakarta Tidak Ditambah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap skema pemotongan anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak ditingkatkan lagi oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam pembukaan Jakarta Asset Forum and Expo 2026 di St Regis, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Langkah penerbitan obligasi daerah serta pemanfaatan dana kreatif kini menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar pembangunan kota tak lagi bertumpu sepenuhnya pada APBD.

Pramono menjelaskan pentingnya penerapan strategi pembiayaan kreatif demi mendukung keberlanjutan berbagai proyek pembangunan di wilayah ibu kota.

"Sebagai Gubernur Jakarta, saya memahami kenapa Jakarta perlu creative financing. Kita menggunakan dana-dana KLB untuk membangun. Kita juga gunakan obligasi daerah," kata Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah mencapai nominal sekitar Rp 5,2 triliun pada tahun mendatang. Nilai tersebut dinilai masih dalam batas kemampuan finansial Jakarta.

"Mudah-mudahan tahun depan pemerintah DKI Jakarta sudah bisa menerbitkan obligasi daerah kurang lebih Rp 5,2 triliun. Dan sebenarnya bagi Jakarta, angka ini bukan angka yang menyulitkan," ujar Pramono.

Di hadapan Menko Infrastruktur, Pramono kemudian menyinggung kondisi postur anggaran daerah yang masih mengalami pemotongan.

"Siapa pun pasti akan bisa menyelesaikan kalau APBD Jakarta walaupun masih dipotong, asal motongnya jangan nambah lagilah begitu, ini mumpung ada Pak Menko," kata Pramono.

Guna mengatasi keterbatasan APBD, Pemprov DKI memaksimalkan instrumen lain seperti koefisien luas bangunan, sertifikat laik fungsi, serta surat persetujuan prinsip pembebasan lahan.

"Kami melakukan creative financing, salah satunya dari KLB, SLF, SP3L, kemudian juga dari obligasi daerah atau municipal bond," jelas Pramono.

Optimalisasi aset daerah dan skema pembiayaan alternatif diproyeksikan menjadi pilar utama untuk menopang ambisi Jakarta bertransformasi menjadi kota global.

"Kami dalam membangun tidak lagi semata-mata bergantung pada APBD," tegas Pramono.