BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Belanja di BSSN Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2025, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Meski demikian, auditor negara tersebut masih menemukan sejumlah catatan terkait indikasi kelebihan pembayaran pada belanja barang dan belanja modal.

Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat.

Temuan BPK mencakup adanya kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada beberapa paket belanja barang dan belanja modal yang memicu timbulnya kelebihan pembayaran. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan BSSN untuk menyetorkan kembali dana kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara sesuai prosedur yang berlaku.

Selain temuan belanja, pemeriksaan BPK menyoroti pentingnya penataan serta optimalisasi penggunaan aset tetap dan pengelolaan aset tidak berwujud. BPK menyarankan agar BSSN melakukan inventarisasi aset secara rinci dan memaksimalkan pemanfaatan perangkat lunak yang ada.

Meskipun terdapat beberapa temuan pemeriksaan, BPK tetap menetapkan predikat WTP karena laporan keuangan BSSN dinilai disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lembaga audit tersebut juga mencatat penuntasan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil audit periode sebelumnya oleh BSSN.

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," ujar Nyoman.

Nyoman menegaskan bahwa raihan predikat WTP bukanlah sasaran akhir dari proses audit keuangan. Menurutnya, temuan audit seyogianya dipakai untuk membenahi tata kelola dan sistem pengendalian keuangan negara.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," kata Nyoman.

Guna memperkuat sistem tata kelola, BPK menyarankan pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan analisis data dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan BSSN.

Nyoman berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konsisten.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Nyoman.