Pemerintah Tegaskan Ekonomi Indonesia Kuat dan Jauh dari Krisis 1998

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini ditegaskan berada dalam posisi kuat menghadapi tekanan global dan jauh dari situasi krisis finansial seperti tahun 1998. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2026 yang positif dan pengelolaan fiskal yang terjaga aman.

Kinerja ekonomi yang solid tersebut dilansir dari Detik Finance berdasarkan pemaparan dalam dua acara terpisah di Jakarta pada Senin (25/5/2026). Indikator makro menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga tinggi dengan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai angka 5,52 persen.

Data kuartal I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi nasional melaju di level 5,61 persen dengan angka inflasi per April 2026 yang terkendali pada posisi 2,42 persen. Sektor pengeluaran negara mengalami kenaikan hingga 22 persen, sementara realisasi pendapatan negara per April 2026 menyentuh Rp 918 triliun atau tumbuh sebesar 13,3 persen.

Penerimaan dari sektor perpajakan juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 16,1 persen di saat belanja negara melonjak hingga 34,3 persen. Meski realisasi belanja pemerintah bergerak tinggi, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih bisa ditekan ke level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sebelumnya 0,92 persen pada kuartal pertama.

Ketahanan makroekonomi ini mematahkan spekulasi publik mengenai potensi kejatuhan ekonomi domestik yang disamakan dengan periode krisis moneter masa lalu. Pemerintah memastikan tiga faktor utama pemicu krisis global, yakni kerentanan fiskal, ketimpangan neraca pembayaran, dan kerentanan sistem keuangan, tidak ditemukan dalam struktur ekonomi saat ini.

"Tadi Pak Misbakhun sempat menyinggung bahwa banyak kalangan, baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97, 98. Kalau melihat angka-angka tadi, kita itu jauh dari situasi krisis," ujar Wamenkeu Juda Agung.

Risiko krisis akibat kegagalan fiskal dinilai nihil karena tingkat defisit terjaga ketat di bawah batasan hukum 3 persen dan surat utang negara masih diminati pasar investor. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah saat ini bergerak stabil di kisaran 6,5 persen hingga 6,7 persen tanpa ada lonjakan yang membahayakan.

"Kelihatan dari yield-nya, kalau investor tidak percaya pada yield kita pada fiskal kita maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7%, ya ada peningkatan tapi tidak signifikan peningkatannya. Jadi fiskal, krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," ujar Juda Agung.

Kondisi neraca pembayaran nasional juga dilaporkan berada dalam status yang seimbang dan sehat, berbeda dengan situasi tahun 1997-1998 saat korporasi domestik bertumbangan akibat beban utang valuta asing yang membengkak lewat pelemahan kurs rupiah.

"Kemudian terjadi pelemahan nilai tukar terjadi sudden shock ya istilahnya, maka utang banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa lagi membayar hutang luar negeri dan neraca pembayaran kita waktu itu memang sangat jeblok dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," papar Juda.

Selain itu, perbankan dalam negeri terhindar dari fenomena pengucuran kredit berlebih atau bubble properti yang sempat melumpuhkan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2008 silam.

"Lending besar-besaran, bubble terjadi di berbagai sektor termasuk sektor properti misalnya. Dan ketika bubble itu burst, bubble itu pecah maka terjadi kolaps di sistem perbankan atau terjadi krisis di sistem keuangan," papar Juda.

Pemerintah menyimpulkan stabilitas domestik masih sangat kokoh berdasarkan pemantauan seluruh data aktual.

"Seperti 2008 di Amerika dan sebagainya terjadi bubble tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini," sambung Juda.

Situasi kekuatan fundamental dalam negeri ini turut dibenarkan oleh pihak Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang memantau pergerakan modal di pasar keuangan. Pasar saham dan nilai tukar rupiah diakui sedang mengalami tekanan akibat arus modal keluar yang deras dari pasar portofolio domestik.

Meskipun volatilitas global meningkat, posisi defisit fiskal per 31 Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB membuktikan daya tahan ekonomi nasional.

"Terlepas dari tantangan global dan volatilitas nilai tukar, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Saya rasa ini sudah terbukti dan saya rasa kita berterima kasih kepada teman-teman dari tim ekonomi. Defisit fiskal berjalan rendah, saya rasa saat ini sekitar 1%" kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.