DPRD DKI Jakarta Dukung Pengalihan Rute Kepulauan Seribu ke TransJakarta

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana pemerintah provinsi untuk mengalihkan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan kepada Badan Usaha Milik Daerah TransJakarta pada Selasa (11/8/2026).

Dukungan atas rencana pemusatan pengelolaan transportasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Saya apresiasi dengan langkah gubernur terkait nantinya ada satu hal yang memang terpusat melalui BUMD, tapi tentu itu butuh kajian khusus," kata Nova kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).

Kajian khusus tersebut diperlukan untuk melihat aturan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk layanan kapal. Pihak legislatif juga melihat perlunya perubahan peraturan daerah mengingat TransJakarta saat ini hanya mengelola transportasi bus rapid transit (BRT) dan non-BRT.

"Selama ini kan bahwa Transjakarta hanya pengelola BRT dan non-BRT. Yang paling penting lagi terkait dengan pengelolaan dermaga nantinya, dermaga kan perlu dilihat lagi ini apakah dishub yang mengelola atau Transjakarta sekaligus," ucap Nova.

Legislator tersebut turut menyoroti minimnya jumlah armada kapal yang tidak mampu menampung volume penumpang ke Kepulauan Seribu. Rencana pemanggilan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan TransJakarta pun diagendakan untuk membahas kesiapan program ini.

"Ke depan tentu kita harus panggil dishub sama Transjakarta untuk kesiapan hal ini," ujar Nova.

Dukungan senada datang dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, yang menyoroti pentingnya kesetaraan layanan publik bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

"Jadi timpang sekali pelayanan transportasi di daratan Jakarta dengan di Kepulauan Seribu, padahal itu milik Jakarta juga," kata Taufik.

Meskipun memberikan dukungan, Taufik menyampaikan sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan pemerintah, terutama terkait tarif penyeberangan kapal saat ini yang dinilai masih membebani warga lokal.

"Jadi saya kira tetap harus ada subsidi, ada PSO untuk kapal yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Saya kira Rp 40 ribu-Rp 70 ribu agak kemahalan ya untuk orang Kepulauan Seribu, kalau dia bolak balik ya, misalnya kerja bolak-balik ke daratan. Soal tarif harus diperhatikan," ucap Taufik.

Selain masalah ongkos, faktor keselamatan dan kualitas armada kapal milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini dinilai kurang memadai untuk menghadapi risiko cuaca di laut.

"Kemarin ketika dishub memang sedikit cuaca mendung aja, dia (kapal) tidak jalan, karena memang kapalnya kualitas memang tidak terlalu baik," ujar Taufik.

Catatan terakhir dari Taufik mencakup kepastian jadwal keberangkatan, kapasitas kapal, serta integrasi sistem pembayaran dengan moda transportasi darat di Jakarta seperti bus, LRT, MRT, dan Mikrotrans melalui sistem Jaklingo.

"Jadi bisa diintegrasikan tiket dari kapal Transjakarta dengan tiket bus Transjakarta di darat atau bahkan dengan LRT/MRT, dan mikrotrans, Jaklinko," imbuh Taufik.