Bougainville Bersiap Deklarasikan Kemerdekaan Penuh pada 2030

Wilayah otonom Bougainville bersiap resmi memisahkan diri dari Papua Nugini dan memproklamasikan kemerdekaan penuh pada 2030 mendatang. Seperti dilansir dari Detik Travel, penetapan tenggat waktu politik yang tegas ini disampaikan langsung oleh Presiden Bougainville, Ishmael Toroama.

Pemerintah Otonom Bougainville menjadwalkan transisi menuju pemerintahan mandiri atau self-government yang mulai berjalan pada tahun depan. Langkah strategis tersebut diambil sebagai bagian dari proses panjang penentuan nasib sendiri wilayah tersebut.

Keputusan perpisahan ini berlandaskan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta serangkaian kesepakatan pasca-referendum. Langkah legal ini ditempuh untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," tegas Presiden Toroama.

Landasan utama dari tuntutan pembentukan negara berdaulat yang diakui secara internasional ini tetap mengacu pada hasil referendum warga. Landasan hukum tersebut juga diperkuat oleh berbagai dokumen resmi, meliputi Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, serta Perjanjian Melanesia.

Presiden Toroama turut mengingatkan bahwa tingkat kepercayaan antarpihak saat ini sedang diuji akibat munculnya sejumlah pelanggaran atas kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

Berdasarkan peta jalan yang dirancang, Bougainville memasuki fase persiapan hingga 1 September 2027. Penguatan lembaga, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan sistem keamanan, serta kesiapan sektor ekonomi menjadi fokus utama dalam rentang waktu tersebut.

Mulai 1 September 2027, wilayah itu secara resmi beralih ke masa pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai amanat Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.

Fase pemerintahan mandiri merupakan puncak ekspresi konstitusional sebelum tanggal kemerdekaan sah ditetapkan pada 2030. Presiden Toroama menegaskan komitmennya untuk memelihara hubungan persahabatan serta kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini, seraya mengimbau seluruh masyarakat Bougainville agar tetap bersatu dan menjaga perdamaian.