Mendag Sebut Ekspor Melalui BUMN Berpotensi Naik 23 Persen

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kebijakan baru mengenai ekspor sumber daya alam melalui badan usaha milik negara berpotensi menaikkan nilai ekspor Indonesia hingga 23 persen di Jakarta Selatan pada Senin (25/5/2026).

Peningkatan ini didasarkan pada aturan pemerintah serta arahan Presiden terkait pengelolaan ekspor tiga komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Komoditas tersebut meliputi batu bara, crude palm oil, dan ferro alloy.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, akumulasi nilai ekspor dari ketiga komoditas tersebut saat ini berada di angka kisaran US$63 miliar. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 23 persen dari keseluruhan total ekspor Indonesia ke pasar global.

Melalui kebijakan pengelolaan terpusat ini, potensi konservatif merujuk data UN Comtrade menunjukkan adanya peluang tambahan nilai ekspor sekitar US$65 miliar.

“Artinya kalau tahun 2025 itu ekspor kita US$282 miliar, ditambah US$65 berarti US$347 miliar, berarti naiknya sekitar 23%,” kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Pemerintah menetapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan penataan ekspor ini bakal dimulai pada 1 Juni 2026. Eksportir yang sudah berjalan saat ini masih diperbolehkan mengirim barang dengan syarat wajib menyampaikan laporan aktivitas ekspor mereka kepada PT DSI.

“Per tanggal 1 Juni itu transisinya sudah kita mulai. Jadi nanti yang ekspor adalah eksportir existing, kemudian melakukan pelaporan ke PT DSI. Kemudian 1 September kita evaluasi lagi sampai 31 Desember,” sebut Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Pengalihan mekanisme ekspor secara penuh kepada badan usaha milik negara akan dilakukan setelah perusahaan eksportir siap. Evaluasi berkala terus berjalan hingga akhir tahun demi memastikan kesiapan sistem pengalihan tersebut.

“Per 1 Januari tahun depan semua sepenuhnya diekspor melalui PT DSI. Kita terus akan mengawasi. Ya mudah-mudahan kita awasi bareng-bareng, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik,” pungkas Budi Santoso, Menteri Perdagangan.