Golkar Respons Usulan PKS Mengenai Reshuffle Kabinet Merah Putih

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Mardani Ali Sera terkait perekrutan kalangan nonpartai dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, seperti dilansir dari Detikcom, Senin (10/8/2026).

Golkar menilai penentuan susunan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden, meskipun pihak partai juga sepakat atas pentingnya penerapan prinsip sistem merit dalam pemerintahan.

Doli menekankan bahwa kriteria sosok profesional tidak perlu dipertentangkan berdasarkan latar belakang kader partai politik maupun nonpartai. Menurutnya, figur berintegritas dan memiliki kapasitas dapat berasal dari mana saja.

"Sebagian saya setuju, bahwa memang seharusnya kabinet kita dibangun dengan merit system dan diisi oleh orang-orang yang berintegritas, cakap, dan profesional," kata Doli kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Doli menambahkan bahwa aspek profesionalisme pada diri seseorang dapat ditemukan di berbagai lingkaran, termasuk dari internal partai politik.

"Namun, sosok profesional itu tidak perlu dipertentangkan antara kader partai parpol," katanya.

Terkait perombakan jajaran menteri, politisi Golkar tersebut menegaskan kembali batasan kewenangan penilaian yang dimiliki oleh pimpinan tertinggi eksekutif.

"Di atas itu semua, kebijakan terkait kabinet dan penilaian terhadap para menteri yang bisa melakukan cuma Pak Prabowo sebagai presiden, sang pemilik hak prerogatif," ujarnya.

Dukungan atas kewenangan penuh kepala negara juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Ia menegaskan bahwa skema perekrutan menteri sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kerja presiden.

"Tentang reshufle itu semua hak prerogatif presiden. Dari mana sumber rekruitmennya, siapa orangnya, posisinya dimana tergantung kebutuhan untuk mencapai target-target Presiden," tuturnya.

Sarmuji menyerahkan seluruh proses evaluasi serta pembentukan jajaran pembantu presiden kepada kepala negara.

"Kita percayakan kepada Pak Presiden untuk membentuk kabinet yang lebih baik," imbuh dia.

Sebelumnya pada Minggu (9/8/2026), Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menyuarakan pentingnya penyegaran kabinet pasca-17 Agustus dengan mempertimbangkan penguatan reformasi birokrasi dan kapasitas figur baru.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani yang juga Anggota Komisi II DPR RI itu menilai perbaikan kinerja pemerintah sangat krusial mengingat tantangan tugas presiden yang dinilai berat berdasarkan hasil survei kepuasan publik belakangan ini.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Mardani menyarankan agar pemerintah bersikap terbuka untuk menarik sosok berkapasitas dari luar lingkungan partai politik demi memperkuat efektivitas Kabinet Merah Putih.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.