DPR Mendesak Pemerintah Serius Atasi 1 Juta Pengangguran Sarjana

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah untuk serius menangani lonjakan angka pengangguran terdidik di Indonesia pada Senin, 10 Agustus 2026. Langkah ini merespons data Badan Pusat Statistik yang mencatat sebanyak 1.033.182 lulusan sarjana tidak memiliki pekerjaan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional Mei 2026, jumlah lulusan S1 yang menganggur tersebut menyumbang 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur secara nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya persoalan struktural antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.

"Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Zainul menilai fenomena ini terjadi akibat fenomena ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara lulusan kampus dan industri modern. Selain itu, ekspansi lulusan belum diimbangi penyerapan tenaga kerja formal secara memadai.

"Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Guna menekan angka pengangguran, pihak legislatif mendorong penguatan hubungan antara kurikulum kampus dan kebutuhan dunia usaha agar penyerapan lulusan bisa berlangsung lebih cepat.

"Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Selain perbaikan kurikulum, intervensi pemerintah dalam mendorong proyek padat karya dinilai menjadi solusi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar.

"Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja," kata Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI.

Masalah ketidaksesuaian lulusan juga disorot dalam laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Peneliti LPEM FEB UI Muhammad Hanri dan Nia Kurnia Sholihah membeberkan sekitar 8 juta sarjana bekerja di bawah tingkat pendidikan mereka.

Laporan berbasis data Sakernas Agustus 2025 tersebut menunjukkan lima program studi menyumbang sekitar 40 persen dari total pengangguran lulusan S1 di Indonesia.

Riset LPEM FEB UI juga menemukan lulusan ilmu komputer atau informatika menyumbang 4,6 persen porsi pengangguran sarjana. Penyebabnya mencakup perubahan cepat kebutuhan industri, perbedaan mutu pendidikan, hingga penguasaan keterampilan praktis.

Peneliti LPEM FEB UI menegaskan pendirian kampus baru seperti Universitas Republik Indonesia harus dibarengi perencanaan kebutuhan ekonomi, penguatan mutu perguruan tinggi yang ada, serta penciptaan pekerjaan berketerampilan tinggi.