LPDP dan BRIN Kucurkan Rp 100 Miliar Dorong Hilirisasi Riset Kebijakan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghadirkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA) dengan pendanaan awal sebesar Rp 100 miliar di Jakarta, Senin (10/8/2026). Langkah kolaborasi ini diluncurkan untuk memacu efektivitas hilirisasi riset nasional agar berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, dilansir dari Detikcom. Peluncuran program tersebut berfokus pada pemanfaatan hasil penelitian menjadi kebijakan publik yang terukur berbasis analisis dampak dan risiko.

Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal memaparkan kondisi riset nasional yang mengalami peningkatkan kapasitas dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara kapasitas tentunya riset kita sudah membaik, namun demikian kita lihat PR-nya masih cukup besar," tuturnya di acara penghargaan Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026). Tercatat dalam data Global Innovation Index (GII) rilis WIPO tahun 2025, posisi riset Indonesia melesat ke urutan ke-55 dari 130 negara.

"Suatu capaian yang menurut kami cukup baik, mengingat pada periode sebelumnya peringkat kita di tahun 2022 masih di peringkat ke-75," bebernya. Kendati mengalami peningkatan peringkat secara global, sektor inovasi nasional masih menghadapi kendala besar pada aspek komersialisasi dan penerapan hasil riset.

"Hilirisasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi kita.WIPO memberikan pesan yang sangat jelas, rasio antara tingginya antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset kita dengan skor keluaran teknologi dan mendaftarkan paten komersial masih memiliki ruang yang sangat luas untuk ditinggalkan," urainya. Tantangan ini berdampak langsung pada pemanfaatan inovasi di tengah masyarakat luas. "Tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah," tekannya.

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, LPDP bersama BRIN merancang Program PRIMA agar pendanaan publik terkelola secara optimal.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon. Program ini mencakup 17 tema kebijakan lintas sektoral, mulai dari kedaulatan pangan, energi dan air, kesehatan, hilirisasi industrialisasi, hingga lingkungan hidup dan transportasi.