BRIN dan LPDP Kucurkan Rp 100 Miliar Luncurkan Riset Kebijakan PRIMA

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggaet Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menghadirkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA). Kemitraan strategis ini bertujuan menghasilkan riset kebijakan terapan lintas sektoral berbasis bukti (evidence-based policy).

Skema anyar ini diluncurkan untuk memperkuat dasar perumusan kebijakan pembangunan nasional. Seperti dilansir dari Detikcom, alokasi awal pendanaan riset yang dikucurkan bersama mencapai Rp 100 miliar.

Kepala BRIN, Arif Satria menjelaskan bahwa PRIMA hadir sebagai solusipemecahan berbagai masalah di kementerian dan lembaga melalui riset. BRIN telah mengidentifikasi sebanyak 177 riset yang bakal dijalankan sepanjang 2026 demi menyokong kebutuhan pemerintah.

"Riset untuk menunjang policy (kebijakan) pemerintahan dan insya Allah dengan PRIMA ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," kata Arief.

Pernyataan tersebut disampaikan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta, pada acara penghargaan Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026, Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan sama, Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan komitmen akuntabilitas dana publik. Pihaknya ingin memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan telah memperhitungkan kalkulasi risiko serta analisis dampak yang terukur, hingga akhirnya menghasilkan luaran berupa kebijakan konkret.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon.

Inisiatif pendanaan ini mencakup 17 fokus tema kebijakan lintas sektoral. Area riset tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana.

Selain itu, ranah riset mencakup digitalisasi, ekonomi penurunan kemiskinan, politik, pertahanan, keamanan, hukum, tata kelola, ekonomi dan keuangan global, kesejahteraan dan keadilan sosial, sosial dan ketenagakerjaan, pariwisata, hingga lingkungan hidup dan transportasi.

Guna memastikan efektivitas pelaksanaannya, BRIN dan LPDP telah menetapkan alur kerja terstruktur. Skema alur pelaksanaan PRIMA dimulai dari penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) oleh kementerian atau lembaga terkait.

Tahap berikutnya berlanjut pada penyelenggaraan Policy Council Meeting (PCM), sosialisasi, serta pembukaan penerimaan proposal (open call proposal). Setelah itu dilakukan seleksi mendalam hingga penetapan penerima pendanaan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan riset kebijakan, dan diakhiri dengan advokasi kebijakan serta diseminasi hasil.