Ketua MPR Undang BPK Hadir di Sidang Tahunan 2026

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta Pusat pada Senin (10/8/2026). Kedatangan tersebut bertujuan untuk mengundang jajaran BPK menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus mendatang, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dalam pertemuan ini, MPR berharap BPK dapat menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang kelak dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto di forum sidang tersebut. Kedua lembaga juga mendiskusikan kinerja audit keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang menunjukkan tren kian membaik melalui peningkatan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kunjungan ini bagian dari silaturahmi kebangsaan di antara lembaga-lembaga negara, yang menjadi rangkaian dari menjelang diselenggarakannya Sidang Tahunan MPR yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026," kata Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Muzani menilai bahwa peningkatan jumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memperoleh predikat WTP mengindikasikan penyelenggaraan keuangan negara telah dilaksanakan secara patut dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

"Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan beberapa rekan di BPK, ada tendensi bahwa tren audit makin baik, makin bagus, dan makin banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, dan lembaga yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tentu ini adalah kabar yang menyenangkan," terang Ahmad Muzani.

Pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat terus berkembang menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel di masa mendatang.

"Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel serta makin efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.

Sementara itu, pihak BPK menyambut baik silaturahmi tersebut dan berharap koordinasi yang terjalin dapat mendukung kelancaran agenda tahunan MPR mendatang.

"Harapannya adalah kelancaran dan kesuksesan pada tanggal 14 Agustus nanti," ujar Ketua BPK, Isma Yatun.

Selain membahas persiapan agenda sidang, BPK dan MPR turut melakukan diskusi mengenai tata kelola serta akuntabilitas laporan keuangan. Isma menyebut bahwa pimpinan MPR mengapresiasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan keuangan yang direkomendasikan BPK kepada setiap satuan kerja.

"Bapak Ketua mengapresiasi apa yang sudah menjadi rekomendasi, yang harus ditindaklanjuti oleh semua entitas, yang sudah diberikan laporan hasil pemeriksaan keuangannya kepada masing-masing satker," ungkap Isma Yatun.

Pertemuan yang berlangsung santai tersebut ditutup dengan komitmen kedua lembaga untuk terus membawa kemanfaatan bagi tata kelola negara.