Dugaan Pendanaan Asing pada Kabinet Bayangan Memicu Kritik

Pembentukan Kabinet Bayangan oleh akademisi dan pegiat masyarakat sipil menuai pro dan kontra, terutama terkait dugaan pendanaan asing yang memicu kekhawatiran soal kedaulatan negara, menurut pengamat politik.

Kelompok ini terdiri dari 15 menteri yang dipimpin oleh akademisi Feri Amsari, bertujuan menyajikan alternatif kebijakan dan mengawasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Feri Amsari menegaskan, "Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik."

Kritik tajam datang dari Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, yang mempertanyakan legitimasi dan sumber dana Kabinet Bayangan.

Prihandoyo mengatakan, "Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa? Rakyat dicatut lagi. Atas nama rakyat, tetapi tidak bertanya kepada rakyat."

Prihandoyo menduga adanya dukungan dari pihak asing dalam pembiayaan Kabinet Bayangan, yang menurutnya mengancam kedaulatan negara.

"Ini bukan lagi kritik atau opini. Ini sudah masuk ranah kedaulatan dan patut diduga dibiayai pihak asing," ujarnya.

Ia juga mengaitkan keberadaan Center of Economic and Law Studies (Celios) sebagai salah satu alasan kecurigaan tersebut.

Menurut Prihandoyo, Kabinet Bayangan dapat menimbulkan kebingungan dan memperlebar perbedaan pandangan politik di masyarakat.

"Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Prihandoyo menyatakan, "Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara. Logika sederhananya, pemerintahan yang sah hanya satu: Prabowo-Gibran."

Prihandoyo menambahkan, "Membuat tandingan dalam bentuk Kabinet Bayangan dan andaikata dibiayai asing, maka itu bukan oposisi, itu agen."

Ia mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri arus dana yang terkait pembentukan Kabinet Bayangan agar transparansi terjaga.

"Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar? PPATK harus aktif memeriksa arus keluar-masuk uang. Untuk kepentingan siapa Kabinet Bayangan ini dibentuk?" ujar Prihandoyo.

Polemik Kabinet Bayangan kini tidak hanya soal kritik terhadap pemerintah, tapi juga menyangkut isu legitimasi, transparansi pendanaan, dan dugaan intervensi asing yang masih berupa tudingan dari pihak pengkritik.