UMY Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah mengembangkan program Sekolah Rakyat untuk perluasan akses pendidikan anak keluarga kurang mampu di tengah penurunan jumlah anak usia sekolah pada Minggu (9/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan tingkat fertilitas Indonesia berada pada angka 2,13 anak per perempuan, sedangkan proporsi penduduk lansia mencapai 11,97 persen.

Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Suryanto, menilai penurunan jumlah peserta didik tidak bertentangan dengan pembangunan fasilitas pendidikan.

"Penurunan jumlah anak usia sekolah bisa terjadi bersamaan dengan keterbatasan akses pendidikan layak. Yang kita hadapi adalah persoalan distribusi, keterjangkauan, kualitas, dan keadilan sosial," jelas Dosen Fakultas Pendidikan dan Humaniora UMY, Dr Suryanto.

Suryanto mengingatkan bahwa penurunan demografi peserta didik tidak terjadi merata di seluruh daerah, sehingga kebijakan pendidikan memerlukan data presisi hingga tingkat desa. Pembangunan sekolah baru disarankan menjadi opsi terakhir dengan menerapkan konsep sekolah klaster.

Meski Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar mencapai 99,51 persen, hasil PISA 2022 memperlihatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD.

"Kebijakan guru juga perlu lebih fleksibel melalui redistribusi tenaga pendidik dan pemanfaatan teknologi. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak menemukan kemampuan terbaiknya," tegas Suryanto.