BGN Refokuskan Program MBG, Ratusan Sekolah Elite Tolak Program

Ratusan sekolah swasta elite menyatakan tidak memerlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan memaksakan program itu kepada sekolah yang menolak, seperti dilansir dari Detik Health.

Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan temuan ini menjadi bagian dari proses refocusing penerima manfaat MBG yang bertujuan agar program gizi pemerintah lebih tepat sasaran.

"Sedang kita hitung target penerima manfaat setelah refocusing, nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu tidak perlu MBG," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Sudaryono menjelaskan, BGN telah berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan mereka terhadap program MBG.

Dari komunikasi tersebut, ratusan sekolah swasta yang rata-rata memiliki biaya pendidikan tinggi menyatakan tidak memerlukan MBG.

"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang biayanya cukup tinggi dan tidak memerlukan MBG di sekolahnya," jelasnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang menolak program tersebut.

Menurutnya, MBG harus diberikan kepada kelompok yang berhak dan membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," tambah Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono belum merinci jumlah pasti sekolah atau penerima manfaat yang akan terdampak dari refocusing ini karena data masih dinamis dan terus diperbarui.

"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkap sekitar 8 juta penerima manfaat potensial dicoret dari daftar MBG sebagai bagian dari proses refocusing.

Penataan ini bertujuan memfokuskan intervensi gizi pada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah.

Dalam simulasi awal, kelompok yang dievaluasi antara lain siswa SMA di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.

Pemerintah menegaskan bahwa refocusing bukan bertujuan mengurangi layanan gizi, melainkan memastikan program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.