Partai Demokrat Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo

Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Senin (10/8/2026). Pernyataan ini merespons isu penataan ulang Kabinet Merah Putih yang dikabarkan bakal berlangsung setelah 17 Agustus 2026 untuk mengisi sejumlah posisi menteri yang kosong. Sikap tersebut disampaikan Demokrat guna menanggapi usulan Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai pengisian jabatan menteri tidak harus berasal dari partai politik.

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menjelaskan bahwa kepala negara merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan jajaran pemerintahannya.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," kata Herman kepada wartawan, Senin (10/8/2026). Herman menambahkan pihak partai menyerahkan seluruh keputusan pemilihan menteri kepada Presiden, baik dari latar belakang politik maupun profesional.

"Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden," ujarnya. Ia menekankan bahwa fokus utama seorang menteri adalah kemampuan dalam mengeksekusi serta menerjemahkan seluruh program kerja presiden demi masyarakat.

"Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat," katanya. Sebelumnya, dorongan agar pemerintah mengutamakan sistem meritokrasi dalam struktur kabinet disampaikan oleh pihak PKS. Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera menyatakan dukungannya apabila Presiden Prabowo Subianto berencana merekrut figur baru yang berkapasitas tinggi.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani menilai reformasi birokrasi perlu diterapkan karena presiden menghadapi tantangan berat di tengah penurunan tingkat kepuasan publik berdasarkan beberapa survei. "Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi.

Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia. Anggota Komisi II DPR RI tersebut menyarankan agar pemerintah merekrut sosok profesional yang memiliki rekam jejak integritas kuat.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.