Turki Saudi Pakistan Sepakati Pakta Pertahanan Bersama di Mekkah

Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah dalam KTT trilateral di Istana Al-Safa, Mekkah, Jumat (7/8/2026), guna memperkuat keamanan kolektif di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan pemberontak Houthi dan konflik Amerika Serikat-Iran, dilansir dari Detikcom.

Kesepakatan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Langkah ini diambil untuk membendung ancaman serta gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah.

Direktorat Komunikasi Turki menyatakan bahwa pakta pertahanan ini mencerminkan komitmen bersama berdasarkan ikatan sejarah, solidaritas Islam, serta kepentingan strategis kawasan. Pejabat Turki menegaskan perjanjian defensif ini berorientasi pada perdamaian dan tidak ditujukan untuk menyerang negara mana pun.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan pentingnya klausul pertahanan bersama dalam perjanjian baru ini.

Pakta tersebut berarti serangan terhadap anggota mana pun akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, dan hal itu "dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan kolektif," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan.

Kerja sama ini juga mencakup perluasan industri pertahanan, interoperabilitas militer, serta saling melengkapi aliansi yang sudah ada seperti NATO tanpa bermaksud menggantikannya. Blok ini dinyatakan terbuka bagi partisipasi negara kawasan lain sesuai Pasal 51 Piagam PBB.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengungkapkan harapannya agar Mesir dapat bergabung dalam aliansi strategis ini di masa mendatang.

"Saya yakin bahwa pada tahap berikutnya, Mesir juga akan bergabung dengan kami dalam aliansi ini. Kami sudah saling bertindak seolah-olah kami adalah anggota aliansi," kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.

Ia menambahkan bahwa proses integrasi Mesir hanya menunggu penyelesaian kendala teknis.

"Ada beberapa masalah teknis. Begitu hal-hal tersebut diselesaikan, tidak ada alasan bagi Mesir untuk tidak menjadi bagian darinya," kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.

Hakan Fidan kembali menegaskan penandatanganan dokumen tersebut murni untuk menjaga stabilitas kawasan.

"Tidak ada ancaman bersama yang kami cantumkan secara tertulis," kata Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki.