Kemendagri Luncurkan Instrumen Monev Kerja Sama Pemda dan Luar Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi merilis instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) untuk mengawal kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri.

Langkah ini diambil agar seluruh hubungan internasional yang dijalin oleh daerah memiliki panduan yang jelas, terarah, serta memberikan dampak konkret bagi masyarakat luas, dikutip dari Detikcom.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan internasional.

Tomsi Tohir menilai hubungan kerja sama antara Pemda dan pihak asing sebenarnya sudah berjalan masif, namun tingkat keberhasilannya masih sulit diukur karena ketiadaan alat evaluasi yang standar.

Kehadiran instrumen baru ini diharapkan mampu menjadi indikator baku untuk mengukur efektivitas dan transparansi pelaksanaan program kerja sama internasional di tingkat regional.

"Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi Tohir saat memberikan paparan utama pada Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta.

Kemendagri mencatat sejumlah kendala yang kerap menghambat kemitraan luar negeri di daerah, mulai dari persoalan birokrasi administrasi, kapasitas sumber daya manusia, regulasi, hingga masalah anggaran.

Pedoman baru ini dirancang sebagai acuan strategis Pemda untuk memetakan solusi atas hambatan tersebut sekaligus menjadi ruang berbagi pengalaman keberhasilan antarwilayah.

"Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen]," tambahnya.

Evaluasi internal Kemendagri menunjukkan bahwa banyak proyek kerja sama internasional di daerah yang berhenti pada tahap seremonial belaka tanpa keberlanjutan program.

Tomsi Tohir bahkan menyoroti adanya bantuan asing yang hanya berujung pada tumpukan laporan administratif tanpa membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan publik di daerah.

"Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan," tegasnya.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas kemitraan internasional Pemda masih didominasi oleh program pertukaran budaya.

Merespons hal tersebut, Sekjen Kemendagri menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) untuk mengambil peran lebih strategis dalam mendampingi kepala daerah.

"Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan," pungkasnya.

Agenda peresmian ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Petra Karetji, Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, serta jajaran Kepala Bapperida dari berbagai wilayah.