Pemerintah Buka Kembali Ekspor Alumina Pasca Hambatan Logam Tanah Jarang

Pemerintah resmi membuka kembali kegiatan ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat setelah berhasil mengurai kendala perbedaan interpretasi regulasi terkait logam tanah jarang (LTJ). Kebijakan pelarangan ekspor ditegaskan hanya berlaku bagi komoditas yang menempatkan LTJ sebagai produk utama.

Pelepasan muatan ekspor alumina dilakukan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Ketapang, Kalimantan Barat, pada Jumat (7/8/2026). Langkah koordinasi antarlembaga ini mengakhiri penundaan pengiriman ratusan kapal ekspor yang sempat tertahan di kawasan pelabuhan.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa kesepahaman lintas kementerian memberikan pedoman yang jelas selama masa transisi regulasi.

<"Hasilnya sudah konkret. Lebih dari seratus kapal ekspor yang sebelumnya tertahan kini mulai kembali beroperasi dengan total muatan hampir 400 ribu ton mineral senilai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,2 triliun," kata Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah mencatat masih ada puluhan ribu ton komoditas yang sedang menyelesaikan proses administrasi dan verifikasi sebelum dilepas ke pasar internasional.

<"Pelepasan ekspor hari ini menjadi bukti bahwa koordinasi pemerintah mampu menyelesaikan hambatan ekspor mineral. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan pelaku usaha karena produksi kembali berjalan dan ribuan tenaga kerja dapat terus bekerja," kata Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Dudung memaparkan batasan penerimaan aturan pelarangan ekspor mineral kritis tersebut.

<"Kami hendak menyampaikan progres hasil koordinasi tersebut di mana telah dibangun kesepahaman bahwa ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Ya jadi kalau ekspor LTJ produk utama itu memang dilarang. Bukan serta merta terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya," kata Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah juga memastikan proses penegakan hukum di lapangan tetap memprioritaskan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan.

<"Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi," kata Dudung Abdurachman, Kepala Staf Kepresidenan.

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat menyambut positif pelepasan kembali pengiriman alumina demi menjaga stabilitas industri pertambangan regional.

<"Kemarin kita melepas ekspor komoditas Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide. Kegiatan ini menandai bahwa hambatan ekspor akibat perbedaan interpretasi ketentuan logam tanah jarang telah diselesaikan, sehingga kegiatan ratusan pengapalan kembali berjalan untuk kembali mengekspor produk ini," kata Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalbar.

Pemerintah daerah memandang pembenahan alur pelayaran Sungai Kapuas dan optimalisasi Pelabuhan Kijing menjadi faktor vital untuk kelancaran ekspor mendatang.

<"Kami juga mendorong penataan sektor pertambangan emas agar potensi sumber daya alam Kalbar memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat," kata Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalbar.

Kementerian ESDM mendampingi proses penyusunan revisi Peraturan Menteri Perdagangan guna memastikan acuan teknis batas kadar LTJ bagi surveyor dan otoritas Bea Cukai.

<"Jadi kalau nggak salah Jumat itu kapan eh Jumat atau Senin besok ada pelepasan untuk yang ini ya ekspor alumina di Ketapang oleh Pak KSP," kata Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa keberadaan LTJ pada komoditas pertambangan umum merupakan unsur alami yang tidak dapat dipisahkan secara total.

<"Jadi poinnya memang secara ini secara apa itu namanya kalau misalnya logam tanah jarang itu bukan sebagai produk utama memang logam-logam kan banyak mengandung unsur ini sebagai ikutan kita sedang lakukan kajian mudah-mudahan nggak terlalu lama nanti akan keluar berapa untuk ini dan lain sebagainya," kata Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM memformulasikan penyesuaian regulasi pendukung ekspor secara terbatas bersama kementerian teknis lainnya.

<"Revisi Permen iya," kata Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penyempurnaan Permendag Nomor 6 Tahun 2026 ditargetkan selesai dalam waktu singkat.

<"(Soal) LTJ sudah dibahas di Kementerian ESDM dan Perdagangan. Tidak ada (aturan baru). Revisi Permendag saja," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.

Pemerintah menilai karakteristik kimiawi mineral ikutan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dari proses penambangan komoditas utama.

<"LTJ itu kan ada dalam unsur kimia. Jadi itu alam. Jadi enggak bisa dipisahin 100% itu enggak bisa. Selalu ada others ikutan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian teknis akan menetapkan ambang batas kadar mineral sebagai pedoman resmi pemeriksaan.

<"Sesuai dengan batasan. Ya. Permendag atas rekomendasi Per ESDM," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pengelolaan dan pemrosesan teknis mineral strategis LTJ di dalam negeri sedang disiapkan oleh BUMN pertambangan.

<"(Aturan) Logam Tanah Jarang lagi didesain, bahkan sebagian sudah dilakukan oleh Perminas," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kementerian ESDM menargetkan seluruh fasilitas pengolahan LTJ di masa depan terkonsentrasi penuh di dalam negeri.

<"Lagi didesain, kita ingin untuk ke depan pengolahannya semua ada dalam negeri," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.