Mendag Budi Santoso Dorong Penguatan UMKM di Pertemuan BRICS

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan krusialnya sistem perdagangan berbasis aturan demi memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menghadiri Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS di Jaipur, India, Jumat (7/8), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi utama agar UMKM mampu berkembang menembus pasar internasional, meningkatkan daya saing, serta memperluas partisipasi dalam rantai perdagangan global secara adil dan inklusif.

Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi hambatan struktural mendasar yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha kecil di negara-negara berkembang.

"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).

Guna mengatasi persoalan pembiayaan tersebut, Indonesia menawarkan tiga langkah strategis, yaitu peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusi pembiayaan digital, dan diversifikasi program pembiayaan yang adaptif.

Selain pembiayaan, penguatan kualitas rantai nilai global turut diusulkan melalui empat sektor: konektivitas infrastruktur, efisiensi fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan investasi yang kondusif.

"Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional," kata Budi.

Integrasi teknologi modern seperti kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing juga disorot sebagai elemen kunci penciptaan nilai tambah baru dalam jaringan produksi global.

"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," ungkap Budi.

Pemanfaatan teknologi canggih ini dinilai memerlukan kerja sama erat antarnegara BRICS guna menciptakan keselarasan regulasi tanpa mengabaikan hukum nasional tiap negara.

"Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai suatu langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar. Namun, upaya itu tetap harus selaras dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara," tuturnya.

Di samping isu UMKM, Kemendag juga menyoroti tantangan penurunan kepercayaan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat perbedaan pandangan antarnegara anggota.

"Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut perlu difokuskan pada sejumlah isu utama, antara lain, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil (level playing field)," ungkap Budi.

Guna menjaga iklim perdagangan global tetap kondusif, mekanisme Special and Differential Treatment (S&DT) dinilai harus terus dikedepankan bagi negara-negara berkembang.

"Mekanisme S&DT merupakan instrumen penting untuk mendukung negara-negara berkembang. Oleh karena itu, kami mendukung penerapan S&DT perlu semakin terarah, berbasis bukti, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pembangunan masing-masing negara," tuturnya.

Indonesia pun mengkritik maraknya penggunaan kebijakan tarif unilateral yang berpotensi merusak semangat multilateralisme jika tidak dikelola secara seimbang.

"Sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban setiap anggota. Sistem ini harus mampu menciptakan peluang, membangun kepercayaan, serta memastikan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari perdagangan global," tutupnya.