Danantara Beda Pandangan Terkait Pengelolaan Ekspor Komoditas Utama

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memusatkan perdagangan ekspor komoditas utama Indonesia memicu perbedaan pandangan internal di tubuh instansi pelaksana, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), per Agustus 2026. Kebijakan yang diumumkan sejak Mei tersebut bertujuan meningkatkan transparansi serta memberantas praktik penghindaran pajak pada sektor ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara termal. Perdebatan mendasar berfokus pada peran DSI, apakah lembaga baru tersebut sekadar menjalankan fungsi pengawasan harga atau bertindak langsung sebagai entitas perdagangan tunggal milik negara.

Pemerintah menargetkan DSI dapat beroperasi penuh sebagai pusat layanan satu pintu ekspor sumber daya alam pada September mendatang.

Managing Director firma hukum spesialis komoditas Blackstone and Gold di Singapura, Baldev Bhinder, menilai ketidakpastian regulasi menjadi kekhawatiran terbesar bagi pasar. "Ketidakpastian, alih-alih perubahan regulasi itu sendiri, mungkin merupakan kekhawatiran terbesar," kata Baldev Bhinder, Managing Director Blackstone and Gold.

Ia menambahkan bahwa pasar komoditas dapat beradaptasi, tetapi lambatnya kepastian wewenang agen dapat memicu hambatan operasional serta keraguan pembeli. "Pasar komoditas dapat beradaptasi, tetapi ketidakjelasan yang berkepanjangan mengenai wewenang dan peran pasti dari lembaga tersebut berarti hambatan operasional, keraguan pembeli, dan kemungkinan melambatnya kesepakatan-kesepakatan baru," kata Baldev Bhinder, Managing Director Blackstone and Gold.

Di sisi lain, Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria pada Juni menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak bermaksud merebut kendali ekspor atau menjadi perantara jual beli. Sementara itu, Chief Executive Danantara Rosan Roeslani pada Juli menyatakan para eksportir tetap dapat melakukan pengiriman barang dan bertransaksi langsung dengan pembeli luar negeri. CEO DSI Luke Mahony menjelaskan bahwa fokus utama DSI saat ini adalah pada kesiapan operasional, perekrutan, dan pengembangan kapabilitas digital.

"Prinsip-prinsip pasar tetap menjadi hal yang mendasar, dengan negosiasi komersial, pengaturan kontraktual, dan penetapan harga yang terus ditentukan oleh para pelaku pasar," kata Luke Mahony, Chief Executive Officer DSI.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah tersebut guna mencegah kebocoran kekayaan negara yang dinilai mencapai ratusan miliar dolar. "Kita menghadapi masalah besar, dengan isu yang sangat vital," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ia mengingatkan dampak buruk bagi negara jika praktik kebocoran anggaran tersebut terus dibiarkan tanpa tindakan tegas.

"Jika kita membiarkan ini terjadi, jika kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan berlanjut, kita bisa membayangkan bakal seperti apa bangsa kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Selain penataan ekspor, akuntabilitas diplomasi ekonomi pemerintah turut disorot agar setiap komitmen investasi foreign direct investment (FDI) ditindaklanjuti secara transparan melalui publikasi data realisasi secara berkala.