Pemerintah Ubah Strategi Pemerataan Akses Internet Nasional

Pemerintah merubah strategi pemerataan akses internet di Indonesia dengan tidak lagi berpatokan pada pembangunan base transceiver station (BTS). Kementerian Komunikasi dan Digital mengombinasikan berbagai teknologi sesuai karakteristik wilayah pada Kamis (6/8/2026), dilansir dari Detik iNET.

Pendekatan seragam ditinggalkan demi menjangkau daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Pemerintah memadukan infrastruktur BTS, jaringan fiber optik, satelit, hingga moda telekomunikasi lainnya agar penetrasi sinyal lebih efektif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pemetaan prioritas menjadi langkah awal penentuan teknologi jaringan.

"Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Penyesuaian teknologi dianggap relevan karena setiap wilayah menghadapi kendala geografis berbeda. Kalimantan Timur menjadi salah satu contoh area yang telah memiliki tingkat konektivitas mencapai 95,5 persen, di mana 803 dari total 841 desa sudah terjangkau internet.

Meski demikian, Kalimantan Timur masih mencatat 269 titik tanpa sinyal yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Keterbatasan anggaran diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI Komdigi, dan operator telekomunikasi.

"Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat," kata Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur turut menerapkan skema variasi teknologi serupa. Pemanfaatan VSAT dan satelit dipadukan bersama fiber optik guna menembus desa-desa yang terisolasi.

"Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa," kata Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Akselerasi konektivitas daerah tetap memerlukan penguatan kebijakan, sinkronisasi data, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

"Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet," kata Ririn Sari Dewi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.