Danantara Ajukan Pembelian Saham BEI dalam Proses Demutualisasi

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara resmi mengajukan permohonan untuk membeli kepemilikan saham PT Bursa Efek Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul pemberlakuan regulasi anyar terkait demutualisasi bursa efek di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pergerakan Danantara tersebut saat memberikan keterangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Sementara itu, Kementerian Keuangan menegaskan belum mengambil langkah serupa untuk menguasai saham otoritas pasar modal tersebut.

"Kami belum mengajukan pembahasan untuk beli saham (BEI)," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya membeberkan bahwa lembaga pengelola investasi negara tersebut telah melangkah lebih dahulu dalam proses akuisisi porsi saham bursa.

"Tapi kalau saya nggak salah, Danantara sudah mengajukan untuk membeli saham bursa. Tapi kami belum," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Peluang masuknya lembaga pemerintah ke struktur kepemilikan bursa diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aturan itu mengizinkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham BEI guna mendukung transformasi dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas komersial.

Chief Executive Officer BPI Danantara Rosan Roeslani menyatakan keterlibatan sovereign wealth fund dalam bursa merupakan hal lumrah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan investor pasar modal.

"Tentunya kita tetap akan independen dalam perlu evaluasi, dan kalau memang dari segi pricing-nya ini bagus yah tentunya Danantara untuk masuk ke pasar modal," kata Rosan Roeslani, Chief Executive Officer BPI Danantara.

Rosan menilai perombakan struktur kelembagaan bursa merupakan langkah krusial untuk membenahi tata kelola pasar modal domestik.

"Tentunya kita berminat ya di demutualisasi yang dilakukan oleh OJK, oleh bursa ini, karena ini juga memang salah satu yang memang perlu dilakukan oleh OJK dan ini juga salah satu masukan juga kan bagaimana agar bursa kita ini lebih baik, baik dari segi tata kelola, baik dari segi transparansi, akuntabilitas," kata Rosan Roeslani, Chief Executive Officer BPI Danantara.

Otoritas Jasa Keuangan saat ini tengah merampungkan penyusunan Peraturan OJK mengenai demutualisasi yang ditargetkan terbit pada minggu kedua September 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut tiga lembaga negara tersebut menjadi pihak prioritas kepemilikan.

"Kalau dibaca di peraturan Undang-Undang No 4 Tahun 2026 (UU P2SK), itu kan ada keterwakilan negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Danantara. Nah, ini tentu menjadi pihak pertama yang berkesempatan untuk memiliki saham di bursa, lalu private deal di antara mereka," kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Sebagai tolok ukur implementasi, OJK telah melakukan studi banding dengan pengelola Hong Kong Stock Exchange yang dinilai sukses menjalankan transformasi demutualisasi bursa.

Perubahan peta pasar modal domestik ini terjadi di tengah dominasi pasar saham global yang masih dikuasai Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg per April 2026 yang dirangkum Visual Capitalist, nilai kapitalisasi pasar AS menembus US$75,04 triliun atau sekitar Rp1,34 kuadriliun, ditopang raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, dan Alphabet.

Posisi kedua diduduki China dengan US$14,84 triliun lewat Bursa Shanghai dan Shenzhen, disusul Jepang sebesar US$8,19 triliun. Perkembangan industri kecerdasan buatan serta semikonduktor turut mendongkrak kapitalisasi pasar Taiwan dan Korea Selatan hingga berhasil melampaui posisi Inggris di tingkat global.