PPI Sarankan Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet guna meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada Kamis (6/8), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Saran tersebut didasarkan pada hasil survei internal PPI bulan Mei 2026 yang mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo mencapai 70 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja para pembantu presiden berada di angka 65 persen.

Adanya kesenjangan data tersebut mengindikasikan bahwa kinerja jajaran menteri dan pejabat setingkat belum maksimal sehingga opsi penataan ulang personil kabinet dinilai relevan oleh PPI.

"Survei opini publik tentu menjadi salah satu variabel penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Dan biasanya survei sifatnya situasional, fluktuatif, dinamis, dan bisa berubah dalam waktu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hasil survei opini publik? Pertama, jika temuan hasil survei make sense dengan data pemerintah, tentu perlu ada perbaikan kinerja," kata Adi mengawali pendapatnya.

Menurut analisis PPI, pihak pemerintah sejatinya telah mengantongi data capaian internal yang komprehensif, namun hasil riset lembaga independen tetap berharga sebagai pembanding objektif.

"Kedua, pemerintah tentu saja punya data internal yang komprehensif terkait dengan capaian kinerja mereka. Dan pemerintah pastinya sudah hitung-hitungan dan blue print soal kinerja. Jadi, sekalipun ada hasil survei di luar pemerintah tentunya bisa dipelajari sebagai bahan perbandingan," ujar Adi.

Ia menekankan bahwa hasil survei yang sejalan dengan program perbaikan kinerja dapat dijadikan masukan konstruktif, sedangkan temuan yang tidak relevan dengan data resmi pemerintah bisa diabaikan.

"Intinya, kalau hasil survei sejalan dengan upaya perbaikan pemerintah selama ini maka hasil survei perlu jadi masukan konstruktif. Namun jika hasil survei tak sesuai data pemerintah, bisa diabaikan. Dalam demokrasi survei opini publik bagian dari partisipasi politik dalam melihat kinerja pemerintahan," sambungnya.

Langkah perombakan jajaran pembantu presiden dipandang mampu menjadi solusi konkret untuk memulihkan efektivitas serta kepercayaan masyarakat luas secara menyeluruh.

"Reshuffle salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik. Dari data survei yang saya punya (Parameter Politik Indonesia) di bulan Mei, tapi tidak dirilis, kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo masih cukup tinggi mencapai 70 persen. Meski harus diakui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum (kinerja wapres, menteri, wamen, dan para pembantu presiden) di kisaran 65 persen," kata dia.

Adanya perbedaan tingkat kepuasan tersebut memperlihatkan ketimpangan performa antara kepala negara dan para pejabat setingkat menteri di kabinet.

"Ada gap. Satu sisi publik puas dengan kinerja Presiden, sisi lainnya kepuasan terhadap pemerintahan secara umum berkurang. Itu artinya, kinerja pembantu presiden tak perform. Di situlah pentingnya reshuffle untuk naikkan kepercayaan publik," tambahnya.

Selain perombakan kabinet, langkah penguatan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial juga dinilai sebagai faktor krusial dalam mendongkrak tingkat kepuasan publik.

"Selama ini pemerintah tidak terlampau menjadikan hasil survei sebagai parameter kinerja mereka. Buktinya saat kepuasan publik mencapai 80 persen, tak sedikitpun pemerintah menjadikan hasil survei itu sebagai kebanggaan. Biasa saja.

Karena pemerintah punya alat ukur sendiri untuk bekerja. Apalagi saat kepuasan terhadap kinerja pemerintah turun, makin tak jadi acuan," ujar Adi.

Respons pemerintah terhadap data riset eksternal hendaknya disesuaikan secara rasional demi perbaikan kinerja pelayanan publik secara menyeluruh.

"Kalau pemerintah anggap hasil survei itu rasional untuk masukan, sebaiknya lakukan perbaikan. Tapi kalo hasil survei dianggap tak rasional, abaikan saja," imbuhnya.