Min Aung Hlaing Hadiri Penyambutan Resmi di Bangkok Thailand

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing menerima penyambutan resmi di Bangkok, Thailand, pada Kamis (06/8), dalam kunjungan kenegaraan selama dua hari untuk memperkuat posisi diplomatik di kawasan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Di Government House, ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, menandatangani nota kesepahaman, dan menghadiri Forum Bisnis Thailand-Myanmar. Min Aung Hlaing disambut dengan upacara kenegaraan, karpet merah, musik lagu kebangsaan, serta pemeriksaan pasukan kehormatan. Kunjungan ini merupakan lawatan luar negeri keempat Min Aung Hlaing sejak dilantik sebagai presiden pada April, setelah mengunjungi Cina, India, dan Laos.

Dalam pertemuan dengan pejabat Thailand, Min Aung Hlaing menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk memulihkan stabilitas nasional dan memperbaiki hubungan diplomatik.

"Myanmar kini telah kembali berada di jalur demokrasi dan sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik," kata Min Aung Hlaing. Ia juga memaparkan langkah awal yang diambil pemerintahannya demi mencapai perdamaian di dalam negeri.

"Sebagai pemerintah yang baru, kami telah mulai bekerja untuk mewujudkan stabilitas nasional, perdamaian, dan rekonsiliasi nasional," kata Min Aung Hlaing. Mengenai diplomasi regional, Min Aung Hlaing menegaskan niatnya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan organisasi kawasan.

"Sebagaimana kami telah bekerja memperkuat hubungan persahabatan demi kepentingan masyarakat, kami juga akan bekerja untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan ASEAN," kata Min Aung Hlaing. Di sisi lain, Pemerintah Thailand menyampaikan bahwa PM Anutin Charnvirakul menyebut Thailand sebagai teman dan mitra bagi Myanmar. Thailand juga mendorong pendekatan calibrated re-engagement agar Myanmar dapat menjalankan kembali rencana perdamaian ASEAN yang disepakati pada April 2021. Namun, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, menyatakan bulan lalu bahwa normalisasi hubungan ASEAN dengan Myanmar masih jauh karena evaluasi terhadap Naypyitaw terus berjalan.

Kunjungan ini mendapat kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pengamat internasional. Justice For Myanmar menilai kunjungan tersebut memberikan legitimasi palsu kepada pemerintahan militer, sementara Chit Seng dari Fortify Rights menyebut perubahan seragam militer tidak mengubah karakter rezim tersebut.

Pakar hak asasi manusia Fortify Rights lainnya, Thanida Piyachot, turut mengkritik penerimaan resmi pemerintah Thailand terhadap Min Aung Hlaing serta mendesak Thailand dan ASEAN agar lebih aktif mendorong penghormatan HAM. Pengamat Asia Tenggara dari Universitas Thammasat, Dulyapak Preecharush, mengingatkan risiko diplomasi tersebut terhadap citra Thailand di mata publik internasional. "Ada garis yang sangat tipis antara menjalin kembali hubungan dan mendukung legitimasi Min Aung Hlaing," kata Dulyapak Preecharush.

Ia memperingatkan bahwa kedekatan kedua negara dapat menimbulkan persepsi publik yang kurang menguntungkan bagi Thailand.

"Ketika hubungan menjadi dekat dan bersahabat, persepsi bahwa Thailand sedang memvalidasi atau memberikan legitimasi kepada Min Aung Hlaing bisa muncul dengan sangat cepat," kata Dulyapak Preecharush.