Wamendagri Bima Arya Minta DPRD Kawal Pembangunan Berkeadilan Ekologis

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menginstruksikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna mewujudkan pembangunan berkeadilan ekologis, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Kamis (6/8/2026).

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan secara jangka panjang.

"Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan," ujar Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah di Riss Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta, DIY. Dalam forum bertema penguatan kepemimpinan legislatif daerah tersebut, ia mengimbau para wakil rakyat untuk memprioritaskan isu-isu lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Bima menekankan bahwa masalah lingkungan bersifat kompleks sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor dan wilayah. Selain itu, ia meminta instrumen pendanaan hijau tidak hanya dijadikan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi difokuskan pada program nyata yang melestarikan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

"Masalah kita bukan tidak ada kebijakannya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Kalau menurut saya, ya persoalannya itu bukan di gagasannya, tapi eksekusinya. Kemudian persoalan-persoalan itu yang nggak bisa diantisipasi sejak awal," kata Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Guna memperkuat efektivitas program, legislator daerah didorong membangun kemitraan erat dengan kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkaya substansi kebijakan.

Di samping itu, perhatian publik terhadap isu lingkungan tercatat terus meningkat, terutama di kalangan Generasi Z. Kondisi ini diharapkan mendorong para anggota DPRD untuk menjadikan agenda keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu prioritas utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.