PKS Sebut Posisi Oposisi dan Koalisi Sama Mulianya untuk Rakyat

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa posisi oposisi maupun koalisi di dalam pemerintahan memiliki kedudukan yang sama mulianya, menyusul dinamika perdebatan antara PDIP dan Partai Golkar, Rabu (6/8/2026).

Dilansir dari Detikcom, silang pendapat tersebut bermula dari pernyataan internal para elit partai politik mengenai peran ideal dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Mardani Ali Sera menilai kedua pilihan politik tersebut bertujuan positif selama mengutamakan kepentingan umum.

"Jadi oposisi itu mulia. Sama mulianya dengan berkoalisi. Asal semua untuk kepentingan rakyat," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

PKS sendiri tercatat pernah berada di jalur oposisi selama sepuluh tahun sebelum akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan.

"Di koalisi membela rakyatnya jelas, pembangunan, menyejahterakan, membangun infrastruktur hingga menghadirkan pendidikan berkualitas dan kesehatan terjangkau," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Ia menuturkan bahwa oposisi memiliki peran krusial dalam menjaga kinerja pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.

"Jadi oposisi penting, jaga biar pemerintah kerja untuk rakyat. Check and balances dan juga menjadi corong suara rakyat," lanjut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan bahwa seluruh partai politik memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Oposisi lebih terlihat menonjol, karena bisa bersuara keras. Tapi di koalisi mesti banyak kerja," imbuh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Perdebatan antarpartai ini dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan, Minggu (2/8/2026), yang menyebut partainya tidak terbiasa menjadi oposisi.

"Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira pada Senin (3/8/2026).

"Nggak tahu saya. Itu urusan Golkar. Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira saat dihubungi.

Menanggapi balik respon PDIP, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan penjelasan mengenai doktrin dan sejarah partainya pada Rabu (5/6/2026).

"Masing-masing partai politik memiliki ideologi, nilai, doktrin, konsep, dan cara di dalam menjalankan perannya. Golkar adalah partai politik berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism, melalui doktrin karya kekaryaan," kata Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Doli memaparkan bahwa sejak awal berdiri hingga bentuk transformasi saat ini, Golkar tetap konsisten dengan konsep pembangunan yang selaras dengan ekosistem pemerintahan.

"Jadi, sejak berdiri, mulai dari Sekber, kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar, hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai politik yang ber-'genre' pembangunan, yang 'click' atau compatible dengan lingkungan atau ekosistem pemerintahan," ujar Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Ia juga menambahkan pertimbangan mengenai sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

"Itulah karakteristik Partai Golkar yang tentu berbeda dengan karakteristik partai politik lain. Jadi Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi. Apalagi Indonesia memang sistem pemerintahannya adalah presidensial, yang juga tidak pernah mengenal oposisi," tambah Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.