Pemprov DKI Tambah Nilai Obligasi Jadi Rp 5,2 Triliun untuk Proyek LRT dan RS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan nilai rencana penerbitan obligasi daerah menjadi sekitar Rp 5,2 triliun untuk membiayai proyek LRT Jakarta dan pembangunan rumah sakit, kata Gubernur DKI Pramono Anung pada Rabu (5/8/2026) di Balai Kota DKI Jakarta.

Awalnya, Pemprov DKI hanya merencanakan penerbitan obligasi senilai Rp 3,5 triliun, namun kebutuhan pendanaan untuk perpanjangan jalur LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas menambah nilai obligasi sekitar Rp 1,7 triliun, menurut Pramono, dilansir dari Detikcom.

"Jadi memang saya mendapatkan laporan ada kenaikan untuk rencana obligasi. Kemampuan pemerintah DKI Jakarta itu sekurang-kurangnya obligasinya sebenarnya kurang lebih Rp 20 triliun," ujar Pramono.

Meski memiliki kapasitas menerbitkan obligasi hingga Rp 20 triliun, Pramono menyatakan pihaknya memilih bersikap konservatif dalam penerbitan obligasi tersebut.

"Tetapi saya meminta untuk konservatif. Keluarlah angka Rp 3,5 triliun, kemudian karena ada penambahan untuk LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas kurang lebih Rp 1,7 triliun, sehingga ada penambahan itu," ujarnya.

Pramono menilai penggunaan obligasi untuk proyek LRT akan membuat pembiayaan lebih tepat sasaran karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang produktif.

"Kalau digunakan untuk LRT pasti obligasi ini akan semakin prudent. Kenapa? Karena betul-betul digunakan untuk yang efektif," kata Pramono.

Ia menegaskan hasil penerbitan obligasi akan diprioritaskan untuk dua sektor utama, yaitu transportasi dan kesehatan.

"Jadi nanti obligasi ini secara prinsip akan kita gunakan dua: satu untuk rumah sakit, yang kedua untuk transportasi," ucap Pramono.

Pramono berharap penerbitan obligasi daerah Jakarta dapat terlaksana pada pertengahan 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta, yang akan menjadi tonggak baru dalam pembiayaan pembangunan daerah.

"Maka harapan saya kalau memang nanti bulan Juni tahun depan ketika kita 500 tahun dan bisa membuat obligasi yang pertama di republik ini, itu merupakan sinyal yang baik bagi Jakarta," tuturnya.

Selain itu, Pramono mengungkapkan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah ini mendapat dukungan dari Bank Dunia (World Bank) setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan lembaga tersebut.

"Karena kemarin kami sudah bertemu dengan Vice President World Bank, mereka juga memberikan support untuk itu. Kalau itu bisa dijalankan, saya yakin ini akan baik bagi keuangan yang ada di Jakarta ini," pungkas Pramono.