Setjen MPR RI Raih Opini WTP Laporan Keuangan 2025

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut berlangsung dalam acara resmi yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII BPK RI di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK RI.

Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan hadir mewakili Setjen MPR RI untuk menerima LHP tersebut serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang menjaga tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

"Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unit Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) yang telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan serta menyusun laporan keuangan secara baik. Terutama kepada Kepala Unit Kerja dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah bersama-sama bekerja di bawah kepemimpinan Ibu Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, sehingga seluruh proses berjalan dengan baik dan kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Heri Herawan, Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI.

Keberhasilan mempertahankan capaian ini dinilai tidak lepas dari peran Inspektorat Setjen MPR RI sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang konsisten menjalankan pengawasan dan pendampingan.

"Penyampaian arahan dari Ketua dan Wakil Ketua BPK RI tahun ini terasa berbeda. Beliau memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga beserta entitas di bawahnya yang mampu menunjukkan komitmen kuat dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini menjadi bukti bahwa demi menjaga kehormatan bangsa dan negara, seluruh instansi mampu mengesampingkan berbagai kendala dan tetap menunjukkan kinerja terbaik," kata Heri Herawan, Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI melalui koordinasi intensif antara unit kerja dan Inspektorat guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

"MPR RI akan terus memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam laporan keuangan masih terdapat beberapa rekomendasi yang harus diselesaikan. Karena itu, kami berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tindak lanjut atas temuan Tahun Anggaran 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya secara tepat waktu," kata Heri Herawan, Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI.

Langkah percepatan penyelesaian rekomendasi tersebut diharapkan dapat membangun budaya pengawasan preventif sekaligus mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

"BPK memiliki standar bahwa laporan keuangan yang baik adalah laporan yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan. Komitmen ini harus terus kita jaga agar kualitas tata kelola keuangan tetap terpelihara dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," ujar Heri Herawan, Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI.

Kegiatan penyerahan LHP ini turut dihadiri Ketua BPK RI Isma Yatun, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono, serta jwakilan dari DPR RI, DPD RI, Kementerian Pertahanan, BGN, BIN, dan tiga matra TNI.